Beritasumut.com-Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia menggelar Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar ini membahas tentang kedaulatan wilayah laut Indonesia. Agar tetap aman, perlu adanya pengelolaan perbatasan laut, dalam hal ini, peran serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.
“Dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder terkait untuk mengelola wilayah kedaulatan laut Indonesia seperti melakukan patroli keamanan laut secara bersama-sama dan berkesinambungan, serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,†kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Moh Mahfud MD, dilansir dari Kominfo.go.id, Selasa (15/12/2020).
Menurut Menko Polhukam hal yang perlu diperhatikan juga peran para nelayan Indonesia. Kehadiran mereka sangat diperlukan agar wilayah laut Indonesia tetap terisi dan kekayaan alamnya dapat tereksploitasi, dan memanfaatkan potensi-potensi pertambangan yang ada di laut. “Jadi mari kita bekerja sebaik-baiknya, yang ada kita jaga dan yang belum teregistrasi dengan baik kita ambil,†ujarnya.
Menko Mahfud bercerita, bahwa kadangkala masyarakat selalu mengeluh Indonesia tidak mampu menjaga kedaulatan, sampai pernah kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun menurutnya, masyarakat tidak pernah berpikir bahwa pada tahun 2017 Indonesia mendapat tambahan pulau di Aceh yang luasnya sebesar Pulau Madura.
“Saya kira kehilangan Sipadan dan Ligitan itu soal historis saja, soal yuridis dan soal pertahanan. Tetapi orang tidak pernah juga berpikir bahwa 2017 itu pemerintah justru mendapat tambahan pulau baru di Aceh sana yang luasnya dua ribu kali dari Pulau Sipadan dan baru diakui oleh PBB sejak tahun 2017. Ini seluas Pulau Madura, tetapi kita tidak pernah menyebut itu, apalagi memberi puji-pujian seperti sebaliknya kekecewaan terhadap hilangan Pulau Sipadan dan Ligitan,†kata Menko Polhukam.
Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan, mengatasi perbatasan laut tidak dilakukan sendiri, tidak hanya kementerian dan Lembaga, tetapi juga perlu melibatkan akademisi dan politisi. Disampaikan bahwa Indonesia memiliki 10 perbatasan laut dan semuanya belum selesai.
“Kebetulan yang menjadi hotspot sekarang adalah masalah laut Natuna Utara. Mudah-mudahan hasil seminar ini nanti akan menjadi satu naskah akademi dan kami akan serahkan kepada Bapak Menko Polhukam. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengelola atau contoh mengelola bagaimana mengatasi perbatasan laut secara baik,†katanya. (BS09)