Beritasumut.com-Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan, Ir Arief Sudarto Trinugroho MT, diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Dra Hannalore Simanjuntak MIP, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law secara virtual dari ruang Command Center, Kantor Wali Kota Medan, Rabu (14/10/2020).Rakor ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi Omnibus Law khususnya mengenai kluster Cipta Kerja. Rakor yang dibuka oleh Menkopolhukam, Mahfud MD diikuti oleh sejumlah Menteri lainya. Diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Mendagri Tito Karnavian dan pejabat lainnya.Dalam sambutannya, Menkopolhukam mengatakan tugas pemerintah adalah memberikan pengertian tentang regulasi omnibus law khususnya pada klaster UU Cipta Kerja. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari UU tersebut, salah satunya mengenai penyederhanaan perizinan sehingga memudahkan masuknya investasi yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja."Banyak info hoax yang beredar tentang UU ini, misalnya pengahapusan pesangon, padahal pesangon tetap ada. Bahkan pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan kepada para pekerja. Jadi ini tugas kita bersama untuk menyampaikannya ke masyarakat agar dapat menangkal berita-berita hoax yang beredar di masyarakat," kata Menkopolhukam Mahfud MD.Oleh karena itulah, Menkopolhukam mengajak seluruh Forkopimda yang mengikuti rakor ini dapat menyampaikannya ke masyarakat serta turut aktif menjaga negara ini secara bersama-sama. "Boleh kita menyampaikan aspirasi kita asalkan dilakukan dengan tertib, jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk berbuat anarkis. Negara ini harus kita selamatkan, jangan sampai kacau dan tidak terkendali," pesannya. (Rel)