Beritasumut.com–Polda Sumut mengaku akan menyelidiki adanya dugaan pelaku perambahan hutan yang menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena bencana alam itu telah menyebabkan 8 warga tewas dan 149 luka–luka. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, dilansir dari Tribratanews.sumut.polri.go.id, Senin (03/02/2020) membenarkan, Polda Sumut akan selidiki dugaan pelaku perambahan hutan menyebabkan tanah longsong dan banjir bandang di Kabupaten Tapteng. “Iya, kita akan selidiki dugaan pelaku perambah hutan menyebabkan banjir bandang, sehingga 8 warga Tapteng tewas dan 149 luka–luka,” tegas Kombes Pol Tatan. Lanjut Kombes Pol Tatan, pihaknya dalam memulai penyelidikan dugaan pelaku perambahan hutan di Kabupaten Tapteng, juga akan bekerjasama dengan instansi terkait guna mengusut tuntas peristiwa banjir bandang yang menelan korban jiwa itu. “Selain melakukan penyelidikan, kita juga akan bekerjasama dan berkordinasi dengan instansi terkait lainnya, apakah benar banjir bandang itu disebabkan adanya pelaku perambah hutan,” sebut Kombes Pol Tatan. Informasi sebelumnya, pada Jumat (31/01/2020) lalu pihak Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut mengakui adanya indikasi aksi perambahan hutan atau penebangan kayu–kayu mengakibatkan banjir bandang dan longsor di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada, Selasa (28/01/2020) malam lalu. Bahkan Kepala Seksi Pengamanan Hutan dan Lingkungan, Albert Sibuea SH MH menyatakan pihaknya membentuk tim bersama Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH XI) Tarutung membawahi wilayah hutan di Kabupaten Tapteng untuk menelusuri indikasi perambahan hutan tersebut. Katanya dengan fakta adanya foto gelondongan atau batang–batang kayu terseret arus banjir, pihaknya tak bisa pungkiri terjadi aksi perambahan hutan atau penebangan kayu secara liar di kawasan itu. Namun, belum bisa pastikan penebangan kayu itu terjadi di areal hutan milik negara atau di areal non–hutan atau area penggunaan lain (APL) milik masyarakat, katanya. Saat ini, tim Dishut Sumut telah turun ke lokasi banjir, khususnya ke titik–titik terindikasi terjadinya praktik penebangan kayu hutan. Semula, ada beberapa pengusaha yang mengelola hutan setempat sebagai pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). (BS09)