Beritasumut.com-Menanggapi banyaknya sengketa atas kepemilikan tanah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah akan terus melakukan program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat, karena sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. “Kalau ada orang menyampaikan bagi-bagi sertifikat enggak ada gunanya ya silakan. Enggak apa-apa ada yang ngomong seperti itu. Tetapi tetap program ini akan terus kita lanjutkan,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat, di Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari laman setkab, Jumat (22/02/2019). Presiden menjelaskan, setiap dirinya pergi ke desa, ke kampung suara yang masuk ke dirinya adalah sengketa lahan, sengketa tanah, konflik tanah. "Di mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, Papua, NTT, NTB semuanya ada yang namanya sengketa lahan, sengketa tanah," sebut Jokowi. Menurut Presiden, dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat di seluruh tanah air, baru 46 juta yang sudah bersertifikat di tahun 2015. Masih ada 80 juta yang belum bersertifikat. Karena itu, sengketa banyak sekali karena problem itu, tidak pegang yang namanya hak bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2017 bisa menerbitkan 5 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 7 juta.“Alhamdulillah semua target bisa terlampaui semuanya,” ujar Presiden Jokowi. Diakui Presiden Jokowi jika dengan sertifikat yang dipegangnya, kini masyarakat bisa menjadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman di bank.Namun Presiden mengingatkan, agar berhati-hati dalam meminjam uang di bank.“Tolong dikalkulasi dulu, dihitung dulu. Bisa ngangsur enggak nanti ke bank, bisa nyicil nggak nanti ke bank. Dihitung dulu tolong,” pesan Presiden Jokowi. Selain itu, Presiden mengingatkan, agar uang pinjaman bank yang diperolehnya tidak serta merta digunakan untuk membeli mobil misalnya. Tetapi hendaknya digunakan untuk modal investasi dulu. Setelah untung dari investasi, baru bisa digunakan untuk mencicil beli mobil.Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (BS09)