Beritasumut.com-Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut, terus melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pembalakan liar. Diketahui pembalakan liar terjadi, hingga menyebabkan banjir bandang yang menerpa Desa Sibongkaras Kecamatan Silima Pungga -pungga Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Banjir yang terjadi pada Selasa (19/12/2018) lalu ini, menyebabkan 5 orang tewas, 2 orang hilang, serta merusak 110 hektar lahan pertanian dan perkebunan. Dugaan banjir itu, semakin kuat ketika Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, meninjau lokasi langsung 26 Desember tahun lalu. Edy menyebut bahwa kejadian itu karena ulah manusia. Terlihat dari banyaknya kondisi hutan yang rusak di bagian hulu. Terlebih, material kayu bercampur lumpur bertumpuk di sepanjang aliran sungai dan merusak rumah. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut Kombes Rony Santama mengatakan bahwa sejauh ini timnya terus melakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara . Rony menyebut semua masih dalam proses penyelidikan dan Informasinya belum bisa disampaikan. “Siapapun yang terbukti melakukan tindakan pembalakan liar akan ditindak tegas sesuai dengan aturan,” kata Rony, Kamis (03/01/2019). Sebelumnya Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, Dana Prima Tarigan mengatakan bahwa penuntasan pembalakan liar di Sumatera Utara merupakan ujian di kepemimpinan Kapolda dan Gubernur baru di Sumut.“Kita ingin menguji keberpihakannya mereka terhadap lingkungan. Kita lihat apakah kedua tokoh ini bisa menuntaskan kasus pembalakan liar dan kasus perijinan ilegal di kawasan hutan dan sumber daya alam,” kata Dana. Terkait bencana banjir bandang, Dana meyakini banjir yang terjadi tidak datang begitu saja, pasti ada faktor penyebabnya. “Kasus pembalakan liar di Dairi tidak pernah ada ujungnya, belum ada tersangka. Pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah terkait, bukan ikut saling menyalahkan,” ujar Dana. Lebih lanjut, Dana memaparkan bahwa usai kejadian, semua akan menghindar dan menyalahkan faktor hujan yang tinggi. Kalaupun intensitas hujan tinggi, pemerintah daerah harusnya melakukan monitoring secara berkala. Sepertinya ini tidak dilakukan, apalagi sudah terjadi pembukaan hutan, jadi potensi banjir bandang sangat besar. “Kita minta penanganan kasus ini diselesaikan secara transparan. Jangan ditutupi harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Siapapun dan kalangan apapun itu, agar menjadi pembelajaran untuk kedepannya,” pungkasnya.(BS04)