Sekjen MPR Minta Humas Kementerian/Lembaga Kawal Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Herman - Rabu, 19 Desember 2018 14:40 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir122018/3895_Sekjen-MPR-Minta-Humas-Kementerian-Lembaga-Kawal-Implementasi-Nilai-Nilai-Demokrasi-Pancasila.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR) Dr Ma’ruf Cahyono SH MH mengharapkan humas kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk mengawal pelaksanaan atau implementasi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam ideologi Pancasila.

 

“Tugas kita aparatur adalah mengawal itu (disorientasi), kehumasan terdepan karena dia menjembatani antara kepentingan negara dan masyarakat,” kata Ma’ruf pada acara forum Tematik Bakohumas MPR, di ruang delegasi pimpinan MPR RI, Plaza Nusantara V Lantai 2, Jakarta, Selasa (18/12/2018) pagi.

 

Menurut Sekjen MPR itu, tugas MPR adalah untuk terus menerus menghidupkan, merawat, membangkitkan kembali apapun namanya, mengaktualisasikan yang namanya musyawarah, karena itu pilihan dan menjadi ideologi.

 

“Demokratis itulah yang kemudian kita inginkan untuk bisa menghadapi tahun politik ke depan,” ungkap Ma’ruf, seperti dilansir setkab.go.id.

 

Ia menyebutkan, berbagai macam cara, metode dilakukan dalam rangka menginternalisasi nilai itu dan MPR tidak sendirian. Sekarang ada BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), di Kementerian/Lembaga juga sama. Ada Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga sering minta laporan ke MPR.

 

Tugas tersebut, lanjut Ma’ruf sebenarnya sama dengan MPR hanya porsi MPR itu adalah mandat Undang-Undang. Oleh karena itu mandat rakyat harus dijalankan oleh MPR karena akan dipertanggungjawabkan untuk laporan tahunan.

 

Oleh karena itu sejauh mana progres perkembangan dan upaya-upaya yang dilakukan, menurut Sekjen MPR itu,  tentu Bakohumas ini adalah menjadi bagian dari itu, disamping juga tentu stakeholder kehumasan lain.

 

Mengenai tahun politik, Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono mengaku lebih suka menyebutnya sebagai tahun demokrasi, karena kalau tahun politik kemudian ditafsirkan sebagai sesuatu yang negatif, pertarungan kepentingan politik itu menjadi sesuatu kesan yang kemudian bisa dikapitalisasi menjadi hal-hal yang tidak produktif.

 

Tapi kalau berbicara pendidikan demokrasi, pendidikan politik dalam artian betul-betul ingin memahami politik sebagai suatu jembatan, Ma’ruf meyakini  hasilnya akan positif.

 

Nah bagaimana kehumasan menciptakan itu, menurut Ma’ruf, sesungguhnya tahun politik itu harus dikapitalisasi menjadi saat momentum siapapun kita, menunjukkan kontribusinya sebagai warga negara. “Itu, bagaimana caranya disampaikan,” terangnya.

 

Forum tematik Bakohumas MPR RI itu juga menghadirkan pembicara Drs Gun Gun Siswadi MSi (Staf Ahli Menkominfo), dan Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah SE MM.(BS01)


Tag:

Berita Terkait

Peristiwa

Serahkan LKPD Tahun 2024 ke BPK, Gubernur Sumut Targetkan Raih WTP ke-11

Peristiwa

Gubernur Sumut Luncurkan Mudik Gratis Lebaran Bagi Mahasiswa di Luar Sumatera

Peristiwa

Segera Sampaikan Laporan Keuangan TA 2024, Pemprov Sumut Targetkan Opini WTP Ke-11

Peristiwa

Gubernur Sumut Sampaikan Lima Plus Satu Program Prioritas Pembangunan

Peristiwa

Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama, Wagub Sumut Minta Tunjukkan Kinerja yang Lebih Maksimal

Peristiwa

Jajaki Kerja Sama dengan SUCOFINDO, Pj Gubernur Sumut Sebut Ini Kerja Sama yang Strategis