Beritasumut.com-Polres Langkat saat ini sedang menangani kasus dugaan pemborosan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Langkat serta kasus dugaan pelecehan seksual anak yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 083982 Buluh Telang, Kabupaten Langkat berinisial SG. Menurut Kapolres Langkat AKBP Dedy Indriyanto, untuk kasus dugaan pemborosan anggaran di Dinkes Langkat akan dilakukan penyelidikan. “Akan kita lakukan penyelidikan,” kata Kapolres kepada media, beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk kasus pelecehan seksual anak yang diduga dilakukan SG, sambung Kapolres, pihaknya sudah menetapkan status tersangka dan sedang mencari keberadaannya. Menyikapi hal ini, praktisi hukum Julheri Sinaga SH menegaskan agar Kapolres Langkat tidak bermain dengan kata-kata akan. “Kita minta Kapolres tidak bermain dengan kata-kata akan melakukan penyelidikan. Tetapi, Kapolres harus segera melakukan penyelidikan dan memaparkan kepada media sudah sejauh mana perkembangan penyelidikannya, apakah akan dinaikkan statusnya ke penyidikan atau diberhentikan kasus penyelidikannya,” kata Julheri. Menurutnya, saat ini masyarakat jangan hanya dijanjikan dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan kinerja. “Jika terus seperti ini, maka kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum akan hilang,” bebernya. Ia juga menyesalkan lambannya penanganan yang dilakukan Polres Langkat dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual anak. “Kalau memang SG sudah ditetapkan sebagai tersangka, Polres Langkat harus segera menangkap pelaku. Jika sudah dilakukan pencarian namun tidak juga ketemu, maka Polres Langkat harus menaikkan status SG menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO),” tegas Julheri. Ia menilai, Polres Langkat tidak mampu dalam menangani kedua kasus tersebut. “Saya minta Polda Sumut agar segera “turun gunung” untuk mengambil alih kedua kasus tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penghilangan barang bukti atau lainnya,” ujarnya. Sekadar latar, beberapa waktu lalu Ketua LPK Sumut Norman Ginting menilai penghancuran pagar/parkir yang dilakukan Dinas Kesehatan Langkat di Puskesmas Karang Rejo Stabat merupakan pemborosan anggaran. “Saya menilai, ini adalah pemborosan anggaran. Lihat saja itu, bangunan pagar/tempat parkir yang baru saja dibangun sudah dihancurkan untuk dibangun gedung Instalasi Gawat Darurat,” katanya. Dari data yang didapat pada APBD Tahun 2017 di lembar 574, sambung Norman, tertulis bahwa Dinkes Langkat ada menganggarkan pembangunan parkir sebesar Rp150 juta. Atas hal tersebut, lembaganya berencana akan melaporkan kasus pemborosan anggaran ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Menurutnya, dari pada melakukan pemborosan anggaran, lebih baik anggaran tersebut dipergunakan untuk para masyarakat miskin yang ada di Pemkab Langkat. “Lebih baik uang anggarannya dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin yang saat ini membutuhkan bantuan. Contohnya, dipergunakan untuk membantu para korban banjir yang ada di Kabupaten Langkat atau diberikan kepada masyarakat miskin,” bebernya. Maka dari itu, Norman berharap agar para penegak hukum khususnya yang ada di Sumut ini untuk tidak “buta dan tuli” guna mendengar dan melihat dugaan pemborosan anggaran yang terjadi di Pemkab Langkat.(BS04)