Beritasumut.com-Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Agus Andrianto mengaku, jika dirinya bakal segera melakukan koordinasi dengan sejumlah Kepala Daerah di kabupaten/kota yang memiliki kawasan laut di wilayah kepemimpinannya. Hal ini dilakukan, setelah dirinya melakukan pertemuan dengan para nelayan, dimana muncul kesepakatan agar membicarakan semua permasalahan nelayan mulai dari alat tangkap sampai kepada Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN). "Kita akan mendata semua nelayan tradisional dan nelayan semi modern yang ada di Sumut. Dan setelah itu akan kita kumpulkan Bupati dan Walikota yang memiliki wilayah laut untuk membicarakan dan mencari solusi terkait alat tangkap para nelayan," ungkapnya kepada wartawan, Senin (08/10/2018). Selain itu, Agus menyatakan, jika pihaknya bersama nelayan juga sudah sepakat untuk mendatangkan dan memverifikasi secara benar, nelayan yang menggunakan alat tangkap semi modern. "Jadi di sini kita akan mengumpulkan nelayan yang menggunakan alat tangkap semi modern tanpa ada tokenya. Jadi dia murni nelayan yang apabila tidak melaut, dia tidak dapat makan," ujarnya. Jenderal bintang dua ini menjelaskan, pendataan ini dilakukan agar alat tangkap para nelayan bisa diganti dalam bentuk hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota melalui sistem hibah. Setelah itu, sambungnya, pihaknya juga membahas tentang SPBN untuk para nelayan. Namun, ujar dia, karena terbatas untuk penyediaan SPBN, pihaknya akan mengupayakan untuk menggunakan BUMD dengan harapan masyarakat nelayan bisa mendapatkan pelayanan SPBN yang bekerjasama dengan BUMD dan Pertamina. "Sedangkan mengenai pelanggaran kepada masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap semi modern seperti pukat Trawl, hukumnya akan tetap berjalan dan tetap dilakukan penindakan," ujarnya. Agus juga menambahkan, pihaknya menyarankan kepada Bupati dan Walikota untuk mencari solusi dan jalan keluar, agar nelayan dapat mencari mata pencaharian selama proses pergantian yang akan dianggarkan pada tahun 2019. (BS04)