Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang terkesan kurang mendukung program daerah. Ketua Komisi D DPRD Sumut Ari Wibowo dan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan meragukan keseriusan Bappeda Sumut dalam mendukung program pembangunan dengan konsep 'Sumut Bermartabat' yang diusung Gubernur Edy Rahmayadi. "Indikasi ketidakseriusan itu dapat terlihat dari ketidaksediaan Kepala Bappeda Sumut Irman untuk menghadiri rapat dengan Komisi D DPRD Sumut guna membahas berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan. Sudah tiga kali diundang untuk rapat, namun Kepala Bappeda Sumut tidak pernah hadir" tegas Ari Wibowo politisi Partai Gerindra di DPRD Sumut Rabu (19/09/2018). Padahal, sambung Ari Wibowo, masalah yang dibahas Komisi D DPRD Sumut dengan Bappeda tersebut sangat penting, seperti program pembangunan, status jalan, dan realisasi anggaran. Meski DPRD Sumut telah menunjukkan keseriusannya, namun pihaknya menyayangkan sikap pimpinan Bappeda Sumut yang tidak menunjukkan iktikad baik dalam membahas program yang diperlukan. "Baru DPRD yang memanggil, bagaimana lagi dengan masyarakat yang mau mengetahui kinerja eksekutif," ujarnya. Karena itu, sangat wajar jika DPRD meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang berkeinginan kuat untuk mewujudkan Sumut Bermartabat agar mengevaluasi kinerja Bappeda Sumut. Pihaknya mengingatkan pimpinan Bappeda Sumut untuk tidak membawa dan meniru model yang lama karena dapat menghambat kesuksesan program pembangunan di provinsi itu. "Kini, Gubernur Sumut sudah baru dengan semangat baru," kata Ari Wibowo. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan, Bappeda merupakan organisasi perangkat kerja (OPD) yang memiliki posisi strategis, khususnya di bidang infrastruktur yang ditangani Komisi D DPRD Sumut. Bappeda juga merupakan 'dapur' dalam pembangunan karena menjadi instansi yang membahas dan menyiapkan program pembangunan secara matang agar sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mendapatkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tersebut, seharusnya Bappeda Sumut bersedia untuk membahas program pembangunan yang dijalankan dengan DPRD sebagai lembaga wakil rakyat. Namun belakangan, pihaknya merasa kecewa karena Bappeda Sumut seperti menunjukkan arogansi dan menganggap DPRD hanya 'Lembaga Stempel' atas program pembangunan yang disiapkan. "Bappeda perlu membahas programnya agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Bukan merasa bahwa DPRD hanya bertugas untuk menyetujui program mereka" ujar politisi PDI Perjuangan itu. (BS03)