Beritasumut.com-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah membuka kegiatan Konsultasi Bakohumas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan tema 'Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Sumut' di Emerald Garden Internasional Hotel, Medan, Selasa (18/9/2018). Pada kesempatan tersebut, Musa Rajekshah atau akrab disapa Ijeck mengatakan, sinergi antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi. “Pemprov Sumut perlu mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai pengacara negara, demi bersama-sama mewujudkan pembangunan yang bersih,” katanya. Ijeck menjelaskan, Pemprov Sumut memiliki Visi Pembangunan 2018-2023, yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat. “Visi tersebut dijabarkan dalam misi pembangunan, salah satunya, mewujudkan Sumut bermartabat dalam politik melalui pemerintahan yang bersih dan dicintai, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih,” ujar Ijeck. Selain itu, Ijeck juga mengharapkan dengan terbentuknya TP4D, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat berdampingan dengan Kejaksaan dalam proses perencanaan, pengawasan serta pencegahan penyimpangan pengadaan barang jasa dan percepatan penyerapan anggaran.“Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumut berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya Karena itu, Ijeck sangat mengapresiasi kegiatan Konsultasi Bakohumas tersebut. Sebab, selain mendorong pelaksanan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, juga diharapkan dapat menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara Pemprov Sumut dan Kejati Sumut.Kepada seluruh peserta, Ijeck juga mengharapkan agar bisa memaksimalkan informasi yang didapat dari narasumber. "Hal ini tentu untuk mengawal dan mendampingi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui tim pegawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah,” katanya. Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sumut Leo Simanjuntak yang menyampaikan materi tentang 'Strategi Pencegahan Korupsi melalui TP4' mengatakan, keberadaan TP4 bertujuan mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan, melalui upaya pencegahan/preventif dan persuasif. “Juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir,” jelasnya.(BS03)