Beritasumut.com-Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan angkat bicara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua oknum pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Meski sedikit merasa heran, politisi PDIP iti menilai praktik korupsi di BP2RD karena sistem penyetoran pajak sebuah restoran yakni secara manual. "Sistem perhitungan pajak restoran menggunakan self assesment. Di mana, wajib pajak menyetorkan sendiri ke kas BP2RD," ujarnya, di Medan, Senin (20/08/2018). Menurutnya, sistem tersebut memang memiliki peluang terjadinya praktik korupsi antara petugas dilapangan dan wajib pajak. Akibatnya, banyak potensi pajak yang bocor. "Sudah saatnya sistem penagihan dan perhitungan dilakukan secara online, untuk meminimalisir transaksi antara petugas lapangan dan wajib pajak," ungkapnya. Dia juga meminta agar peran dari sistem pengawasan internal (SIP) di BP2RD diperkuat. "Ini oknum pegawai yang suka bermain. Makanya sering banyak terjadi kebocoran. Sistem pengawasan yang kurang," pungkasnya. Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, dalam OTT terhadap dua pegawai UPT BP2RD Kota Medan itu, Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp 6 juta. Kedua orang tersebut masing-masing bernama M Haris Hasibuan dan Daud Saringan. Paulus menyebutkan, kedua pegawai UPT BP2RD Pemko Medan ini diamankan karena diduga menerima uang dari pemilik rumah makan Ayam Penyet Ria. Adapun saksi yang juga turut diperiksa, sambung Paulus yaitu pemilik Ayam Penyet Ria dan pegawai rumah makan Ayam Penyet Ria. "Uang tersebut diberikan kepada kedua oknum sebagai uang suap untuk tidak didaftarkan sebagai Wajib Pajak (WP) atas usaha restauran Ayam Penyet Ria yang baru buka di daerah Mall Sun Plaza," jelasnya.(BS07)