Beritasumut.com-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan Sumatera Utara (Sumut) masuk rangking 5 pada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilakukan oleh oknum pejabat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT). "Ya berdasarkan statistik dari Tahun 2003-2018, Sumut masuk rangking 5," ucap Ketua Kelompok Kehumasan PPATK Muhammad Natsir Kongah kepada wartawan di Hotel Garuda Medan, Kamis (26/07/2018). Namun Natsir mengaku tidak bisa menyebutkan berupa banyak jumlah uang yang dicurigai oleh PPATK. "Tidak bisa saya sebutkan itu rahasia. Hanya saja data sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan untuk menuntaskan kasus LTKM Sumut tersebut," paparnya. Sedangkan mengenai berapa banyak pejabat Sumut yang masuk penjara, Natsir tidak bisa mengelak, dia menyebutkan ada Gubernur, Bupati, Walikota dan pengusaha lainnya yang sudah melakukan TPPU. "Kalau Sumut, Gubernur, pengusaha dan puluhan anggota Dewan sudah masuk penjara, " tambahnya. Karena itu, PPATK meminta peran dari masyarakat sangat penting sekali untuk melaporkan dan mengetahui adanya indikasi pencucian uang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya yang ada di Sumut khsusunya di Medan. "Mayoritas transaksi LTKM terjadi di Kota Medan, Pematang Siantar dan Tebing Tinggi," imbuhnya. Dikatakannya, keberhasilan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif di Indonesia tidak hanya ditentukan apa yang sudah dilakukan oleh negara semata. Namun harus disokong pula oleh pemahaman, penilaian positif dan dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Untuk melihat kenyataan itu, perlu adanya suatu tolak ukur (monitoring tools) yakni indeks persepsi publik terhadap TPPU dan TPPT yang menilai capaian tahunan seluruh stakeholders yang ada, serta untuk menentukan arah kebijakan yang paling tepat guna mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT pada masa berikutnya. Natsir menambahkan, selain Sumut masuk rangking 5, DKI Jakarta, Jabar, Jatim dan Banten sudah masuk Rangking 1-4 yang juga mendapatkan perhatian serius dari Lembaga Intel Keuangan tersebut. Ketua Tim Pelaksanan Indeks Persepsi PPATK Tahun 2018 Dr Ivan Yustiavandana berharap, pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat yang menjadi objek survey. "Data dan informasi responden dijaga kerahasiannya, tidak memiliki implikasi dan aman. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat ini justru sangat positif untuk menjaga Negara Republik Indonesia terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," tandasnya.(BS06)