Beritasumut.com-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, menggelar kegiatan Seminar sehari bertema 'Kepastian Hukum Atas Alas Hak Tanah yang Dimiliki Masyarakat' di hotel Garuda Plaza Medan, Senin (23/07/2018).
Kegiatan tersebut mengundang 50 anggota DPRD Medan serta sejumlah narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi diantaranya Prof Dr Syafruddin Kalo, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Ahmad Budinta Rangkuti.
Di tengah-tengah diskusi, Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu ikut memberikan kritiknya terkait judul seminar. Dimana, dalam tema yang diusung oleh Sekretariat DPRD Medan yakni 'Kepastian Hukum Atas Alas Hak Tanah yang Dimiliki Masyarakat'. Menurutnya, kata 'Dimiliki Masyarakat' mestinya diganti dengan frasa Dikuasai. Sebab, jika dari bahasanya bahwa kata Dimiliki itu berarti telah memiliki sertifikat. "Sementara kita ketahui bahwa masih banyak tanah yang 'dikuasai' oleh oknum. Untuk itu diperlukan pemahaman yang jelass kepada masyarakat," ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Arif menyebut ada yang aneh dari kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan ketika memperpanjang hak penggunaan lahan (HPL). Menurut Arif, berdasarkan UU pokok agraria, HPL bisa diberikan dengan masa waktu 20 tahun. Namun, hari ini perpajangan HPL diberikan hanya 5 tahun dengan dalih sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri.
"Mana lebih kuat UU atau Permendagri," kata Arif saat seminar sehari dengan tema kepastian hukum afas alas hak tanah yang dimiliki masyarakat, di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin (23/07/2018). Arif khawatir kebijakan tersebut menjadi masalah dikemudian hari.
Sementara itu salah seorang pakar yang menjadi narasumber, Syafruddin Kalo menilai lebih baik perpanjangan HPL hanya untuk 5 tahun. "Kalau terlalu lama berpotensi hilang," ujarnya. Secara hukum, Syafruddin mengaku posisi UU lebih kuat dibandingkan sebuah Permendagri. (BS07)