Beritasumut.com-Pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan gaji ke-13 menuai protes. Sebab bernilai politis, belum lagi pembayarannya dibebankan kepada APBD masing-masing daerah. Anggota DPRD Medan, Salman Alfarisi mengungkapkan mekanisme penganggaran di APBD ini sebetulnya terencana. Terlebih THR ini bukan kejadian luar biasa, sehingga dibutuhkan perubuhan struktur APBD sesegera mungkin. “Semestinya kalau ada penambahan THR sudah terencana sebelum dibahas R-APBD 2018 lalu. Itulah yang membuat persepsi bahwa keputusan pemerintah ini sangat kental politisnya karena jelang Pilkada dan Pilpres,” ujarnya, kamis (07/06/2018). Sejatinya, Salman mendukung pemberian THR kepada ASN, tetapi jangan sampai ada muatan politisnya. Meski begitu, kata Salman, PKS tidak mungkin tidak menyetujui perihal SE itu karena ini menyangkut hak-hak ASN. “Saya khawatir kalau seandainya kebiasaan seperti ini muncul dari pemimpin kita, ini akan jadi mainan politik penghasilan ASN. Mestinya kalau undang-undang sudah jelas, peraturan pemerintah sudah jelas, disegerakan saja, jangan nunggu di akhir jabatan seperti ini,” pungkasnya. (BS07)