Beritasumut.com-Pasca ditemukannya sekarung Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang tercecer di Simpang Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Sabtu lalu (26/5/2018) siang, menimbulkan berbagai rumor di kalangan masyarakat. Apalagi wajah-wajah di ktp tersebut diduga merupakan orang asing (bukan warga negara Indonesia) dan ditengarai adanya permainan oknum pihak terkait. Dugaan itu juga diungkapkan Anggota DPRD Medan, Rajuddin Sagala. Menjadi tanda tanya besar, sekarung e-KTP yang diperkirakan jumlahnya mencapai 6 ribu keping itu bisa tercecer? Bahkan KTP tersebut disebutkan rusak atau abal-abal. "Ya diselidiki. Harus diteliti dulu oleh aparat keamanan, diusut kasusnya sampai ke akar-akarnya. Siapa pemainnya?" kata Rajuddin, Rabu (30/05/2018). Menyoal Kemendagri yang memerintahkan agar segera ribuan ktp itu dimusnahkan, politisi PKS ini meminta agar ktp abal-abal tersebut jangan dimusnahkan dulu. "Harus dicari tahu dulu, dimana ditemukan? Siapa pelakunya? Baru dilanjutkan proses hukumnya. Setelah selesai proses hukum, baru barang bukti itu dimusnahkan agar tidak dimanfaatkan atau pun disalahgunakan," ujarnya. Dia juga menduga, kemungkinan hal itu jadi penyebab langkanya blanko sehingga masyarakat kesulitan mendapat ktp elektronik. "Bisa jadi ini juga masalahnya blanko habis. Disdukcapil hanya mencetak sekian ribu, sementara untuk ktp yang abal-abal sudah dicetak puluhan ribu. Akhirnya masyarakat tak bisa buat ktp elektronik karena blanko habis. Mereka terpaksa menggunakan surat keterangan. Bisa jadi ada permainan habisnya blanko ktp. Jadi kemungkinan kuat ada hubungannya, makanya kita minta segera ditelusuri siapa pelakunya, siapa aja pemainnya," sebut ketua Komisi B DPRD Medan ini. Rajuddin mengaku miris dan prihatin atas masalah ini. Sebab masyarakat banyak yang tak mendapatkan KTP, padahal identitas itu sangat penting. Apalagi diduga ktp abal abal tersebut digunakan oleh orang luar. "Miris kali, masyarakat setiap hari ada kepentingannya yang mengharuskan pakai KTP, terutama bagi yang sakit. Mereka kan harus memiliki KTP elektronik untuk mengurus BPJS. Jika itu tak ada, kan sulit. Walaupun bisa menggunakan surat keterangan, tapi kan prosesnya panjang dan memakan waktu lama. Apalagi diduga KTP ini digunakan oleh orang luar. Coba lihat saja wajah di KTP abal-abal itu, wajah asing. Kan menjadi tanda tanya, siapa pemainnya, kok bisa lolos? Berarti ini kan ada pihak-pihak yang sudah kebobolan. Wajahnya orang asing tapi bisa memiliki KTP Indonesia," ujarnya. Menanggapi pertanyaan wartawan yang menduga adanya keterlibatan petinggi negara dan kolaborasi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, anggota dewan ini tampaknya enggan berkomentar. Dia hanya meminta agar pemerintah mempertegas dan mengusut masalah ini sampai ke akarnya. "Pemerintah harus segera lakukan klarifikasi, jangan sampai rakyat yang menjadi korban dan orang luar yang memiliki uang bisa dengan begitu mudah memperoleh identitas kependudukan Indonesia," pungkasnya. (BS07)