Beritasumut.com-BPK Perwakilan Sumatera Utara memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan di bawah kepemimpinan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dan H Surya BSc beserta seluruh jajaran terkait Laporan Keuangan Daerah. Wakil Bupati Asahan Surya menerima langsung predikat WTP dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula BPK Perwakilan Sumut, akhir pekan kemarin. Turut hadir dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 Plt Sekretaris Daerah Asahan, Wakil Ketua DPRD Asahan Dahrun Hutagaol, serta OPD Asahan. Kepala BPK Perwakilan Sumut Dra VM Ambar Wahyuni MM Ak CA dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kerja keras Pemkab Asahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Beliau juga berpesan bahwa DPRD Kabupaten/Kota wajib menerima laporan pertanggungjawaban Bupati Atas Laporan Keuangan Daerah sebelum masa Laporan berakhir, terlebih apabila Pemerintah Kab/Kota tersebut mendapat predikat WTP dari BPK. "Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebelum laporan keuangan diserahkan kepada DPRD wajib diaudit oleh BPK. Sehingga apapun hasil nantinya, apakah Pemkab mendapat predikat WTP, WDP maupun tidak wajar (Disclaimer), semestinya pertanggungjawabah Kepala Daerah diterima oleh DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya beliau juga menyampaikan sesuai amanat UU, BPK merupakan satu–satunya lembaga eksternal auditor yang sejajar dengan Pemerintah, DPR, MPR, MK dan KY. Sehingga semestinya apa yang sudah merupakan hasil audit BPK terhadap pertanggungjawaban dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu dikritisi lagi," paparnya dilansir dari laman asahan.go.id, Minggu (29/04/2018). Sementara itu, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan Surya mengucapkan terima kasih atas hasil pemeriksaan yang diperoleh dari BPK Perwakilan Sumut. "Predikat WTP yang didapat ini merupakan hasil usaha yang maksimal dari seluruh instansi terkait yang harus kita pertahankan di tahun berikutnya. Kepada DPRD Asahan agar tetap membina hubungan kerjasama dengan Pemkab Asahan untuk menindaklanjuti temuan BPK sekecil apapun itu. Karena menurut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumut, Asahan masih memiliki 122 temuan yang harus ditindaklanjuti dengan jangka waktu penyelesaian 60 hari setelah hasil temuan disampaikan," pungkasnya.(BS02)