Beritasumut.com-Agar Kampung Keluarga Berencana atau yang disebut Kampung KB yang telah dibentuk benar-benar bermanfaat, semua lintas sektoral diharapkan dapat memberikan program yang konkrit. "Terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tahapan hidup menuju masyarakat Sumut yang berkualitas," ujar Plt Sekda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ibnu Sri Utomo mewakili Gubernur Sumut H T Erry Nuradi saat membuka Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Sumut, Selasa (20/03/2018) di Medan. Ibnu mengungkapkan, di tahun 2017 lalu dilaksanakan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) untuk mengukur secara keseluruhan capaian kinerja program KKBPK selama 5 tahun (2012-2017). Hasilnya, total fertility rate (TFR) Sumut 2,9 persen. Hal ini terjadi penurunan sebesar 0,1 persen dibanding angka TFR Survei SDKI 2012 sebesar 0,3 persen per wanita usia subur. “Melalui Rakorda ini saya meminta kepada kita semua untuk dapat menyatukan persepsi dan komitmen memberhasilkan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Sumut,” terangnya. Ibnu menambahkan, salah satu penyebab utama sulitnya negara Indonesia dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran disebabkan oleh belum berhasilnya upaya pemerintah dalam pengendalian dan peningkatan kualitas penduduk. Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga merupakan salah satu solusi dalam menghadapi persoalan tersebut. Sementara Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Nofrizal menjelaskan, kampung KB merupakan miniatur kampung kesejahteraan keluarga. Maka masyarakat bisa terakses dengan program KKBPK."Pengelolaannya melalui pengorganisasian, adanya Pokja dari Provinsi sampai dengan desa diisi oleh tokoh masyarakat dan didampingi Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB)," ungkapnya. Kendala yang dihadapi, katanya, secara nasional dari 82 desa ada 15 ribu penyuluh atau rata rata 6 sampai 7 orang. Di Sumut rata-rata 5 sampai 6 desa dibina 1 penyuluh.Oleh karena itu, Nofrizal berharap kepada Gubernur atau Wali Kota/Bupati dapat mengatasi kecukupan jumlah PLKB itu dengan mengangkat outsorcing atau meningkatkan status pos KB desa menjadi petugas desa. Kepala perwakilan BKKBN Sumut Temazaro Zega mengatakan, sasaran strategis yang harus dicapai BKKBN dengan dukungan stakeholder dan mitra kerja dituangkan dalam Renstra BKKBN 2015-2019, yaitu menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total (TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun), meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi, menurunnya angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun dan menurunya kehamilan yang tidak diinginka dari wanita usia subur (15-49 tahun). Tujuan kegiatan yang dilaksanakan, jelas Zega, meningkatkan komitmen para pengelola program KKBPK untuk mewujudkan target sasaran tahun pertama RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019.Kegiatan yang berlangsung dari 20–22 Maret itu, sebutnya, diikuti 126 orang dari berbagai lintas sektor, mitra kerja, organisasi profesi dan lainnya.(BS09)