Beritasumut.com-Marak dan besarnya potensi penyelewengan Dana Desa, memerlukan penangan serius dari pihak-pihak terkait. Sejak penyaluran pertama pada 2015 lalu, tercatat sedikitnya 900 kepala desa (Kades) terjerat kasus penyelewengan dana yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat desa ini. Untuk menangkal penyelewengan semakin meluas, diperlukan sinergitas Tiga Pilar Kamtibmas (Kades/Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa) dan pengawasan masyarakat. Sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai trek yang sudah digariskan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Drs Moechgiyarto SH MHum, saat menghadiri Sosialisasi Pedoman Kerja Sama (PKS) Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa di Gedung Dr KH Idham Chalid Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Selasa (06/03/2018). Dilansir tribratanews.com, turut hadir Dirjen Pemberdayaan Masyarakat PDTT, Gubernur Kalsel, Sekda Provinsi Kalsel, Pejabat Inspektorat Pemprov Kalsel, Waka Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Waka Polres jajaran Polda Kalsel, Kapolsek, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, Camat se-Kalsel, Kades/Lurah se-Kalsel, para Danramil, dan Babinsa. “Imbau Kades untuk publikasikan rencana dan realisasi Dana Desa secara transparan. Lakukan kegiatan sambang door to door system (DDS) untuk mengumpulkan data Dana Desa,” pesan Komjen Pol Moechgiyarto kepada jajaran Bhabinkamtibmas. Terkait pengelolaan Dana Desa ini, Pemerintah telah menetapkan empat program prioritas pembangunan desa, yakni 1) produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades), 2) membangun embung desa, 3) mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 4) membangun sarana olahraga desa (Raga Desa).(rel)