Beritasumut.com-Walikota Sibolga diwakili Asisten I Pemko Sibolga Josua Hutapea secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang digelar oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sibolga, di Aula Hotel Dainang, Jalan KH Zainul Arifin, Sibolga, pertengahan pekan kemarin. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga Srasamaluddin SE MM, Kepala Bidang Informatika Budi Mulia Darma SSos MM selaku ketua panitia kegiatan, dan Ketua UPTD LPSE Dinas Kominfo Provsu H Herman Sitorus SH MSP. Dalam arahan Walikota Sibolga yang dibacakan Asisten I Josua Hutapea, menyampaikan kepada para peserta bimtek agar dapat meman-faatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, mengingat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang dapat dikatakan sebagai 'kitab' penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar dipelajari dan dijadikan pedoman. "Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, selain itu tuntutan kemampuan adaptasi para aparatur terhadap dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap aparatur Pemerintah Kota Sibolga," jelasnya dilansir dari laman sibolgakota.go.id, Minggu (04/03/2018). Dalam laporannya, Ketua Panitia kegiatan, Kepala Bidang Informatika Budi Mulia Darma menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan untuk memberikan pelatihan (training) kepada pejabat pengadaan, unit layanan pengadaan (ULP), dan pihak penyedia barang/jasa, agar dapat menguasai aplikasi sistem pengadaan barang/jasa secara online bagi penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang online. Sementara itu, Ketua UPTD LPSE Dinas Kominfo Provsu Herman Sitorus selaku narasumber pada kegiatan tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan sarana strategis guna memberikan pemahaman yang sama kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Sibolga tentang pengadaan barang/jasa yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. “LPSE Provinsi Sumatera Utara menargetkan pada Tahun 2018 setiap pemerintah kabupaten/kota harus memenuhi 17 standarisasi pengadaan barang/jasa yang ditentukan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP),” pungkasnya.(BS02)