Proyek Peningkatan Jalan Perkantoran Pakpak Bharat Akan Dilaporkan LBH SPR ke Kejatisu

- Selasa, 27 Februari 2018 20:30 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir022018/6002_Proyek-Peningkatan-Jalan-Perkantoran-Pakpak-Bharat-Akan-Dilaporkan-LBH-SPR-ke-Kejatisu.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
BERITASUMUT.COM/BS04
Beritasumut.com-Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Rinto Maha bersama Kesatria Tarigan mengungkapkan, terkait kasus proyek peningkatan jalan lingkungan perkantoran Sindeka, tepatnya di depan Kantor Bupati Pakpak Bharat, pihaknya akan melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam waktu dekat ini.

 

"Dengan fakta-fakta yang ada, maka ini jelas pelanggaran. Untuk itu, kami akan melaporkan kasus ini ke kejaksaan," tegasnya. Ditanya kapan waktu pastinya, Rinto Maha menjelaskan, setidaknya paling lambat pekan depan. "Saya sedang di luar kota, dan kemungkinan minggu depan akan kita laporkan ke Kejatisu," ungkap Rinto ketika dimintai tanggapannya via seluler, Selasa (27/02/2018).

 

Sementara Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu yang kembali dikonfirmasi kru koran ini via aplikasi WhatsApp terkait akan dilaporkannya kasus itu ke Kejatisu, enggan memberikan jawaban. Terlihat dia membaca pesan konfirmasi tersebut, namun tak dibalasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Kejatisu menyatakan kesiapannya untuk menangani kasus itu. "Ya artinya, bila pada proyek itu tidak ada addendum (Perjanjian tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu), maka itu menyalahi. Dan bisa, itu bisa kita tangani," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian, Senin (26/02/2018) kemarin.

 

Untuk diketahui, proyek proyek peningkatan jalan lingkungan komplek perkantoran Sindeka, persis di depan Kantor Bupati Pakpak Bharat tahun anggaran 2017 berpagu Rp7.894.000.000 milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Pakpak Bharat, ternyata baru dikerjakan pada bulan Januari 2018 lalu.

 

Berdasarkan laman lpse.pakpakbharat, disebutkan kode lelang proyek tersebut bernomor: 769634, nama lelang: peningkatan jalan lingkungan perkantoran sindeka, instansi: Pemkab Pakpak Bharat, satuan kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kategori: pekerjaan konstruksi, metode pengadaan: e-lelang umum, anggaran: 2017-APBD, nilai pagu paket: Rp7.894.000.000, nilai HPS paket: Rp7.894.000.000, lokasi pekerjaan: Kecamatan Salak, Pakpak Bharat.

 

Jumlah peserta lelang sebanyak 24 perusahaan. Dari 24 perusahaan itu, yang berhasil memenangkan tender atau lelang proyek adalah PT Morganda. Dalam keterangan harga penawaran tertera Rp7.692.000.000 dan harga terkoreksi Rp7.692.000.000.(BS04)

 


Tag:

Berita Terkait

Peristiwa

Gebyar Milad KKD ke-9 MAS Proyek Univa Medan Resmi Dibuka, 750 Peserta Meriahkan Ajang Dakwah Pelajar

Peristiwa

Rekam Jejak Bersih, Sulit Dipercaya Bupati Karo Terlibat Bisnis Proyek

Peristiwa

Percepatan Hilirisasi Nasional, Pemerintah Siap Jalankan 21 Proyek Strategis

Peristiwa

Presiden Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional, Salah Satunya KEK Sei Mangkei

Peristiwa

Mau Garap Proyek Listrik 10 Gigawatt, Abu Dhabi Kepincut Danantara

Peristiwa

Indonesia Menuju Kemandirian Energi, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan