Beritasumut.com-Dharma Pertiwi merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 15 April 1964 berperan aktif mendukung suksesnya misi dan tugas kewajiban TNI sebagai bhayangkari bangsa dan negara yang secara konsisten menjamin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi XIII Tahun 2018, bertempat di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (25/01/2018). Ketum Dharma Pertiwi menjelaskan bahwa prajurit akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila kehidupan berkeluargnya dalam keadaan aman, nyaman, harmonis dan sejahtera serta adanya rasa senasib dan sepenanggungan. “Hal inilah yang akan diwujudkan oleh Dharma Pertiwi sesuai dengan salah satu Tugas Pokoknya,” katanya. Lebih lanjut Ibu Nanny Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa membina dan meningkatkan rasa persaudaraan serta kekeluargaan berdasarkan rasa senasib dan sepenanggungan, seperjuangan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran nasional bagi seluruh istri anggota TNI guna peningkatan kesejahteraan keluarga. “Tanpa kebersamaan dan tanpa kepedulian, maka mustahil terwujud rasa senasib dan sepenanggungan serta persatuan dan kesatuan,” ujarnya. Musyawarah Nasional ke-13 Tahun 2018 yang mengangkat tema “Dilandasi Semangat Kebersamaan Dharma Pertiwi Bertekad Meningkatkan Kepedulian Sosial, Pendidikan Dan Kesehatan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Prajurit Dan Keluarganya” membahas tiga agenda utama yaitu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Rencana Kerja dan Atribut. Untuk itu, para anggota agar mempelajari, memahami, mendiskusikan dan mengevaluasi ketiga agenda tersebut dengan merujuk pada hasil Musyawarah Nasional sebelumnya, agar kemajuan organisasi Dharma Pertiwi dapat dicapai. “Apabila harus ada perubahan khususnya dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Rencana Kerja dan Atribut, maka lakukanlah perubahan yang sifatnya signifikan,” ucap Ibu Nanny Hadi Tjahjanto. Ketum Dharma Pertiwi mengatakan bahwa perubahan perlu mempertimbangkan peran anggota Unsur Dharma Pertiwi sebagai istri, sebagai orang tua dan sebagai insan sosial di masa milenial. Oleh sebab itu, para Ketua pada setiap level hendaknya untuk dapat memberikan kelonggaran dalam kepengurusan bagi anggota yang bekerja dan berkarier. “Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan diantaranya tuntutan kesejahteraan keluarga yang makin tinggi, biaya sekolah, dan lain-lain. Dengan bekerja sebagai karyawan atau pegawai tentunya dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga,” pungkasnya. (Rel)