Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima kunjungan Kerja dari Anggota DPRD Komisi 2 Kabupaten Kutai kartanegara, di Kantor Walikota Medan, Rabu (10/01/2018). Kunjungan ini diterima langsung oleh Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Ir Irwan Ritonga. Dalam kesempatan tersebut, Irwan menjelaskan tentang profil singkat dari Kota Medan sebagai kota Metropolitan baru di Indonesia. Kota Medan saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai 2.4 Juta jiwa dengan luas wilayah 26.520 Ha yang terdiri atas 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Kota Medan juga dikenal sebagai kota multikulturisme hal ini dikarenakan Kota Medan dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, agama dan etnis yang hidup saling berdampingan rukun dan damai. Selain sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan juga merupakan pintu gerbang Indonesia belahan barat dan menjadi salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Pulau Sumatera. "Kondisi tersebut menjadikan Kota Medan sebagai salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia yang memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional maupun International di kawasan barat Indonesia. Karenanya pembangunan kota Medan diarahkan menjadi kota jasa, industri, perdagangan dan juga kota pendidikan," jelas Irwan. Melalui kunjungan ini, nantinya Irwan berharap akan terjalin silaturahmi yang lebih baik lagi bagi kedua Kota sehingga dapat saling bertukar informasi demi kemajuan kedua kota. "Mudah-mudahan dari pertemuan ini terjalin silaturahmi yang semakin erat, dan menjadi momentum bagi kita untuk saling bertukar informasi dan pengalaman demi kemajuan kedua kota," harap Irwan. Sementara itu, pimpinan rombongan yang merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kabuapten Kutai Kartanegara, Andi Faisal mengatakan tujuan kunjungan Kerja ini ialah untuk berdiskusi dengan Pemko Medan mengenai masalah Dana Bagi Hasil (DBH), sebab saat ini Kutai Kartanegara merasa di anak tirikan karena DBH yang diterima tidak sesuai dengan realisasi yang ada. "Kondisi ini tentu sangat menggangu sekali roda pemerintahan Kutai Kartanegara, karena Kutai Kartanegara menggantungkan hidupnya dari DBH tersebut," kata Andi Faisal. Di samping itu juga, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini turun diakibatkan pengaruh ekonomi global. Akibatnya pembangunan pun menjadi tidak maksimal.(BS03)