Sumut Perkuat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Herman - Kamis, 04 Januari 2018 14:05 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir012018/2255_Sumut-Perkuat-Partisipasi-Publik-untuk-Kesejahteraan-Perempuan-dan-Anak-.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Pencegahan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Sumatera Utara kedepan akan semakin tersinergi pelaksanaannya melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga profesi dan media massa. 

 

Optimisme tersebut setelah Gubernur Sumut membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sumut melalui Keputusan Nomor 188.44/742/KPTS/2017.   

 

Menurut Misran Lubis SAg, Ketua Forum ini, Kamis (04/01/2018), forum tersebut dibentuk sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2/2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

 

“Pengembangan forum komunikasi multi stakeholders yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga masyarakat, media dan sektor bisnis ini merupakan satu rekomendasi penyelenggaraan PUSPA Nasional tahun 2016 dan PUSPA Daerah Sumatera Utara, 26-28 April 2017 di Medan,” jelas Misran Lubis.

 

“Jadi, ini sebagai respon pemerintah Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak harus segera dihapuskan dan dalam pencegahan, penanganan dan pemberdayan perempuan, anak dan kelompok sebagai korban harus disinergikan antara pemerintah, LSM, dunia usaha, lembaga profesi dan media massa,” tambahnya.

 

Menyinggung tugas dari FK PUSPA tersebut, menurut Misran Lubis, ada tujuh tugas yang dimandatkan dalam keputusan tersebut seperti menyusun rencana aksi daerah sinergi kemitraan untuk kesejahteraan perempuan dan anak, memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak, memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak, membangun komunikasi dan mediasi kerjasama multipihak: sektor bisnis, pemerintah, lembaga masyarakat dan media.

 

“Kita juga akan memperkuat jaringan forum komunikasi kabupaten/kota,kecamatan sampai ke desa/kelurahan serta membantu koordinasi penyelesaian masalah aktual kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia dan kesenjangan sosial ekonomi bagi perempuan di Sumatera Utara, tegas Misran Lubis.

 

Terpenting, tambah Misran Lubis, Forum PUSPA ini akan selalu mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan perempuan dan anak. “Harapan kita, dengan aktifnya Forum Pini, akan a mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga semua korban dapat ditangani secara proporsional,” pungkasnya.(rel)


Tag:

Berita Terkait

Peristiwa

Komnas PA Dorong Literasi Hukum bagi Guru di Tangerang Selatan

Peristiwa

Dugaan Keracunan 53 Santri, Begini Respons LPA Deli Serdang

Peristiwa

LPA Deli Serdang: Perdamaian Bukan Akhir Penanganan, Pemulihan Anak Harus Dipastikan

Peristiwa

Agustinus Sirait: Perlindungan Dua Anak di Sergai Harus Melibatkan Dinas P2KBP3A dan Pokja BSAN

Peristiwa

PFI - Jurnalis Medan Doa Bersama untuk Lima Pewarta Foto yang hilang Kontak

Peristiwa

LPA Apresiasi Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di UPT RPS Deli Serdang