Beritasumut.com-Sebanyak 74 personil Polda Sumut (Poldasu) dipecat alias Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) selama tahun 2017. Jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yang hanya 68 personil berkelakuan buruk dan harus dipecat. Fakta tersebut diungkapkan langsung Kapolda Sumut (Kapoldasu), Irjen Pol Paulus Waterpauw pada konfrensi pers akhir tahun 2017 Poldasu, Minggu (31/12/2017) lalu. "Ada peningkatan jumlah personil yang di-PTDH dari tahun 2016 ke 2017, dari 68 personil menjadi 74 personil. Artinya meningkat sekitar 13 persen," ujarnya. Sementara informasi dihimpun, Selasa (02/01/2017), menyebutkan untuk jumlah pelanggaran kode etik selama tahun 2017 dilakukan oleh 540 personil. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2016 lalu sebanyak 842 personil. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik terjadi 175 kasus, jumlah ini menurun 16 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 207 kasus. Penurunan juga terjadi pada jumlah kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oknun-oknum polisi nakal sebesar 16 persen, dari 93 kasus di tahun 2016 menjadi 79 kasus di tahun 2017. Menyangkut data itu, Irjen Paulus mengakui hasil kinerja Poldasu tahun 2017, masih banyak kekurangan. Karena itu Poldasu memohon maaf atas segala kekurangan. Tak lupa ia meminta dukungan serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan insan pers. "Agenda 2018, Polda Sumut tetap tegas dalam penindakan jaringan narkoba sindikat internasional. Polda Sumut terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan terorisme dan Intoleransi," jelas Paulus. Dia juga menyinggung soal Pilkada serentak 2018. Paulus menyebutkan, dalam pengamanan Pilkada 2018, Poldasu berkerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan para pihak terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."Terimakasih kepada insan pers selaku mitra kerja Polri yang selama ini dengan setia mengawasi, melalui diseminasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait hasil kerja kami selama ini," terang Paulus. Selain itu, Irjen Paulus juga mengakui selama 2017, jajaran Poldasu menerima segudang pengaduan tindak kejahatan konvensional, yakni 34.458 kasus. Dan baru 21.556 kasus tertangani atau sekitar 62 persen. Sisanya masih proses. Tindak kejahatan ini mendominasi di Sumut. Sedangkan kejahatan transnasional juga tak sedikit yakni 5.970 kasus ditambah lagi kejahatan terhadap kekayaan negara sekitar 50 kasus. "Kejahatan menonjol adalah pencurian, penganiayaan, perjudian, premanisme, pemerasan dan narkoba," terang Paulus. Sedangkan pengaduan masyarakat yang diterima markas Poldasu sampai saat ini 760 kali. Namun hanya 60 kasus yang tuntas sedangkan 640 masih dalam proses.Tak hanya soal kuantitas kejahatan dan aduan masyarakat yang memprihatinkan. Jumlah pelanggar lalu lintas yang banyak juga tak kalah memprihatinkan. Sepanjang 2016, tercatat 305.258 pelanggaran. Angka itu membengkak pada 2017 hingga mencapai 324.791 (meningkat 6,27 persen). Jumlah surat tilang pada 2016 yang hanya 223.369 set meningkat menjadi 238.276 set pada 2017 (meningkat 7.67 persen). Beruntung, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2016 dari 6.276 berkurang menjadi 4.803 kasus pada 2017.(BS04)