Beritasumut.com-Kamis (14/12/2017), Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan tiba di Tanah Air usai kunjungannya ke Istanbul, Turki. Di sana, Presiden mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTTLB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membicarakan persoalan terkait Palestina. Dalam keterangan persnya, Presiden berharap agar pertemuan tersebut menghasilkan tindakan nyata dan berharap negara-negara anggota OKI dapat mengupayakan perjuangan yang lebih dalam merespons situasi Palestina di Dewan Keamanan PBB. "Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara OKI harus dapat memastikan adanya pertemuan _open debate_ mengenai situasi di Palestina," ujarnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar negara-negara anggota OKI mendukung penuh upaya Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan di sejumlah organisasi internasional. Dalam hal ini, negara-negara anggota OKI diharapkan untuk memulai lobi kepada negara-negara lain. "Anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional dan negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan nonblok," ia menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, seperti siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin,Presiden menjelaskan bahwa KTTLB OKI yang dilaksanakan pada Rabu kemarin itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. "Pertama, menghasilkan resolusi OKI mengenai Al-Aqsa. Kedua, menghasilkan komunike final OKI, dan yang ketiga menghasilkan deklarasi Istanbul," ucapnya. Sebelumnya, saat berkesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin penting terkait usulan sikap negara-negara anggota OKI. Keenam poin penting tersebut kembali disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan pers di Jakarta. "Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut," ucapnya. Menurutnya, solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi yang dapat diterima di mana Jerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota Palestina. Kedua, Presiden Jokowi mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan AS memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina. "Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI," Presiden melanjutkan. Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, OKI juga harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina.(rel)