Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menginginkan kerjasama mitigasi berbasis Informasi Teknologi (IT) dengan Pemerintah Jepang. "Kita menginginkan adanya kerjasama mitigasi dengan Pemerintah Jepang dalam waktu dekat," ujar Gubsu usai pertemuan Studi Kebencanaan di kantor Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), Biro Pembangunan Daerah Kanto, Tone River Water System Sabo Office dibawah kaki Gunung Asama Volcano, Jepang, 145 km dari Kota Tokyo, Sabtu (02/12/2017). Gubsu didampingi Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu dan Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk. Ikut juga Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis dan Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring menyebutkan kerjasama ini penting dan harus ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana."Kita sama-sama mengetahui bahwa Jepang dan Sumut merupakan daerah rawan bencana," tutur Gubsu. Gubsu menerangkan, jika di Sumut terdapat gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini yakni Gunung Sinabung di Kabupaten Karo."Tidak hanya bencana letusan gunung berapi, Sumut memiliki risiko tinggi untuk terpapar dan terkena bencana alam lainnya seperti banjir, longsor dan gempa," jelas Gubsu. Lebih jauh Gubsu melanjutkan, bahwa seluruh daerah di Jepang yang merupakan titik rawan bencana dipantau langsung CCTV dan dikontrol melalui command center. "Deteksi dini dengan penerapan teknologi canggih di Jepang ini sebagai upaya mengurangi jumlah korban akibat bencana," terangnya. Untuk itu, Pemprovsu mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana diantaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko ke dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). "Kami bersama Bupati dan Walikota saling ingat-mengingatkan bahwa urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana, juga meminimalisir jatuhnya perekonomian yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun," paparnya. Dalam pertemuan itu pemerintah Jepang diwakili Deputy Director General Global ICT Strategy Bureau Ministry of Internal Affairs and Comminucations, Yasufumi Tsubaki. Yasufumi menyambut baik kerjasama tersebut nantinya. (BS03)