Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi melakukan kunjungan kerja (kunker) tentang studi kebencanaan di Gunung Asama, Jepang, Kamis (30/11/2017). Selama kunjungan kerja di Jepang, Tengku Erry turut didampingi 3 Bupati yakni Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu dan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk. Ikut juga Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis dan Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring. Studi kebencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama sejumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut ini berlangsung di kantor Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), Biro Pembangunan Daerah Kanto, Tone River Water System Sabo Office di bawah kaki Gunung Asama, Jepang, 145 km dari Kota Tokyo. Delegasi Sumut mendapat penjelasan tentang gunung berapi dari sejumlah pejabat setempat. Di mana lima gunung berapi aktif dan berbahaya di Jepang adalah Gunung Fuji, Sakurajima, Asama, Shinmoedake dan Gunung Aso.Seperti diketahui, Gunung Asama ini aktif 3 April 1783 hingga awal Juli dengan ledakan cukup besar 8 Juli 1783 yang menewaskan 35 ribu jiwa. Letusan terakhir 2 Februari 2009 menyebabkan hujan abu menyelimuti Kota Tokyo. Hingga kini, penanggulangan bencana oleh pemerintah Jepang cukup baik. Usai pertemuan, Gubsu Nuradi menjelaskan, Sumut terdapat gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini yakni Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Tidak hanya bencana letusan gunung berapi, Sumut memiliki risiko tinggi untuk terpapar dan terkena bencana alam lainnya seperti banjir, longsor dan gempa. "Oleh karena itu, kita berada di Jepang ini melakukan studi kebencanaan, bagaimana menangani serta menanggulangi bencana, meminimalisir jatuhnya korban jiwa dari bencana tersebut hingga penerapan teknologi canggih. Jepang dikenal dengan daerah rawan bencana gempa dan letusan gunung berapi. Namun, teknologi penanganannya cukup canggih. Kesiapsiagaan mereka baik. Mudah-mudahan banyak manfaat dari Jepang ini nantinya bisa dipelajari dan diterapkan di Sumut," ujar Gubsu. Gubsu juga menjelaskan, pengurangan resiko bencana pada tahap pra bencana merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana. Sebab, bencana berskala besar dapat menghancurkan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun. “Hanya dalam sekejap karena bencana, masyarakat yang telah bersusah payah bekerja untuk keluar dari kemiskinan dapat kembali terperosok ke dalam kemiskinan,” jelas Gubsu. Gubsu menyebutkan, Pemprov Sumut mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana diantaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko kedalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). "Kami bersama Bupati dan Wali Kota saling ingat-mengingatkan bahwa urusan penanggulangan bencana harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana," pungkas Gubsu. (BS03)