Beritasumut.com-walikota Medan Dzulmi Eldin mendapat teguran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait beberapa ruas jalan di Kota Medan yang kondisi rusak.Presiden pun mengingatkan Walikota agar segera membenahi jalanan tersebut. Menyikapi hal tersebut, akademisi sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar mengungkapkan, sebagai orang yang pernah menjadi walikota Solo selama dua priode, tentu Presiden Jokowi sangat faham bahwa di tengah iklim otonomi yang mengarah ke resentralisasi ini, kapasitas fiskal daerah rata-rata sangat rendah di seluruh indonesia. “Berbeda halnya dengan DKI, walaupun daya serap APBD sangat rendah, sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersedia. Bahkan sangat surplus. Seperti CSR dan lain–lain,” terang Shohib kepada wartawan, Senin (16/10/2017). Menurut dia, Jokowi sendiri sangat faham bahwa pembiayaan pembangunan untuk Indonesia sendiri sangat besar sehingga ia mengambil resiko dijuluki sebagai Presiden Raja hutang. Tidak semua daerah seberuntung DKI, juga tidak seberuntung Papua dan Aceh dengan status otonomi khusus. “Jika diperkenankan semua daerah meminjam ke luar negeri untuk membangun daerahnya, maka kita akan menyaksikan prestasi–prestasi yang membanggakan dari banyak kepala daerah di Indonesia," jelasnya. Shohib pun mencontohkan persoalan Danau Toba.“Apakah betul semua kepala daerah pemilik Danau Toba (7 kabupaten) orang goblok semua sehingga sejak zaman Indonesia belum merdeka hingga hari ini tidak terbenahi?” tanya Shohib dengan lantang. Lebih jauh, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD – IMM) Sumatera Utara Periode 1986–1988 ini menyebutkan, orang awam juga tidak sadar bahwa satu–satunya resep bagi pemerintah pusat sebagaimana tercermin dari omongan Rizal Ramli yang mau menyulap Danau Toba sebagai Monaco of Asia dan yang juga dilanjutkan dengan sedikit gaya berbeda oleh Luhut Binsar Panjaitan tidak lain hanyalah menjajakan Danau Toba ke pemodal asing. “Saya yakin semua Bupati pemilik Danau Toba mampu melakukan hal terbaik jika diberi kewenangan yang sama tanpa harus bertengkar dengan rakyat karena penghibahan lahan skala besar pada resep yang terdapat dalam police Jakarta saat ini,” imbuhnya. Ia menerangkan, tahun 2016, hasil evaluasi Menteri Keuangan menunjukkan kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kabupaten/kota sangat rendah. Akar persoalannya tidak terletak pada karakter buruk masing–masing pemerintah daerah melainkan pada sistem yang membuat kepala daerah hanya tergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Shohib menambahkan, hal ini merupakan salah satu kelemahan sistem pemerintahan dan demokrasi pasca reformasi. “Inilah salah satu di antara kelemahan sistem pemerintahan dan demokrasi Indonesi setelah reformasi yang dengan sendirinya mendorong semua pejabat di semua level yang dihasilkan lewat pemilihan langsung hanya mahir bermain–main soal pencitraan. Namun tidak tahu bagaimana mensejahterakan rakyat. Karena itu, masalah ini sangat serius dan hanya bisa diselesaikan oleh negarawan tingkat dewa,” paparnya. Sebelumnya, dalam lawatannya ke Sumatera Utara selama dua hari terakhir, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkeliling melihat kondisi jalanan di ibukota Provinsi Sumut ini. Hal itu dilakukan karena banyaknya laporan tentang buruknya kondisi jalan di kota Medan.(BS03)