Beritasumut.com-Global Islamic Economy Indicator 2017 mencatat, Indonesia termasuk 10 besar negara konsumen industri halal terbesar dunia. Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan masyarakat belanja makanan halal. Di sektor pariwisata halal, Indonesia menempati urutan ke-5 dunia. Sementara untuk obat-obatan dan kosmetika halal dan keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat ke-6 dan 10 dunia. “Pemerintah berharap, ke depan kita bisa masuk 10 besar negara produsen halal dunia,” tegas Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag MH Thamrin Jakarta, Rabu (11/10/2017). Turut hadir, Ketua Umum MUI KH Makruf Amin, Wakil Ketua Komisi VIII Noer Ahmad, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kepala LPPOM MUI, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. Dalam sambutannya, Menag berharap, berdirinya BPJPH mampu membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPJPH harus segera membangun literasi dan kepedulian halal, baik bagi produsen, penjual maupun konsumen. “Untuk itu, kami memerlukan dukungan, kerja sama dan tanggung jawab pemangku kepentingan,” kata Menag yang dilansir dari laman kemenag.go.id, Rabu (11/10/2017). Menag juga meminta BPJPH segera melengkapi perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja layanan sertifikasi, sistem pengawasan, serta pengembangan kerja sama domestik dan global. “Saya berharap 1 - 2 bulan ke depan, kinerja BPJPH bisa maksimal, sehingga pada awal 2018 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sosialisasi dan edukasi halal kepada publik perlu dilakukan secara masif dan inklusif untuk mendorong semakin tumbuh berkembangnya kesadaran dan kepedulian para pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya jaminan produk halal,” tambah Menag Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 8 Noer Ahmad menyatakan, DPR RI berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJPH. Sementara, Kepala BPJPH, Soekoso mengatakan, akan berkontrasi pada penguatan kelembagaan dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait, dan juga MUI. (BS02)