Beritasumut.com-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) gagal melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita Nasution, Jumat (02/06/2017). Pertemuan ini dilakukan untuk melakukan klarifikasi pemutasian sejumlah pegawai Puskesmas Simalingkar. Meski Ombudsman sudah menjadwalkan pertemuan dengan Usma, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberikan alasan. "Sampai sekarang tidak ada datang. Kita tidak tahu kenapa, soalnya surat kita juga tidak dibalas," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan. Abyadi menilai Usma tidak kooperatif karena tidak merespon undangan yang dilayangkan Ombudsman. Namun karena tidak menang-gapi undangan yang sudah diberikan, pihaknya kedepan akan memanggil Usma secara resmi."Kita akan buat surat panggilan secara resmi agar permasalahan ini selesai," ujarnya. Abyadi menyampaikan, jika Usma tidak juga merespon panggilan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, maka Ombudsman akan menggunakan kewenangannya untuk memanggil paksa."Dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, kita memilik kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa. Hal ini dilakukan bila tidak ada respon dari terlapor setelah dilakukan pemanggilan," jelasnya. Namun pemanggilan paksa ini merupakan upaya terakhir yang akan diambil Ombudsman bila terlapor benar-benar tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut."Kita melakukan upaya persuasif dulu. Kita berharap ini dapat diselesaikan dengan mudah, tidak perlu sampai ada paksaan," tuturnya. Menurut Abyadi, kehadiran Usma penting dalam menyelesaikan laporan dari para pegawai Puskesmas Simalingkar. Sebab Usma yang berwenang memutasi dan mengeluarkan SK mutasi para pegawai puskesmas."Kita ingin mempertanyakan alasannya. Kenapa orang yang berniat baik ingin memperbaiki birokrasi, mengungkap pungli, malah dimutasi. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Makanya kehadiran Bu Usma akan menjawab persoalan ini," pungkasnya.(BS03)