Beritasumut.com-Maraknya kasus pungutan liar (pungli) berkedok akreditasi puskesmas membuat publik mempertanyakan ketegasan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. Apalagi, belasan pegawai puskesmas terancam dimutasi gara-gara melaporkan pungli tersebut. Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan, Kepala Dinkes Medan seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah, bukannya malah menciptakan masalah baru, yaitu mutasi bagi mereka yang kritis. Tindakan mengancam akan melakukan mutasi, menurut Sutrisno, sebagai bukti bahwa kepala dinas dan jajarannya yang harus direvolusi mental. "Semestinya tim saber pungli sudah dapat melakukan penyelidikan terhadap persoalan ini agar terang benderang,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/05/2017). Lebih jauh, anggota DPRD Sumut itu menandaskan, pungutan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam rangka akreditasi puskesmas. Tindakan ini diduga sebagai upaya menutupi sebuah praktik korupsi besar di Dinas Kesehatan. "Kalau memang ada dana yang dialokasikan dari APBN/APBD untuk persiapan akreditasi, mengapa harus ada pengumpulan uang dari staf sekalipun itu hasil kesepakatan bersama para staf,” imbuhnya. Masalah utama, kata Sutrisno bukan pada proses pengumpulan uang sebagai hasil kesepakatan bersama, tetapi bahwa pengumpulan uang untuk persiapan akreditasi tidak dibenarkan. Sebab seluruh biaya yang timbul akibat program akreditasi sudah masuk APBN/APBD. "Oleh karena itu, rencana melakukan mutasi adalah sebuah teror psikologis yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan," pungkasnya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Usma Polita Nasution tak berkenan menanggapi wawancara yang diajukan wartawan. (BS03)