Beritasumut.com-Koordinator Supervisi KPK Perwakilan Sumut, Adilnsyah Malik Nasution didampingi Inspektorat Medan mendatangi Puskesmas Simalingkar guna mengecek kondisi di sana. Kunjungan ini terkait maraknya kasus pungutan liar (pungli) berkedok akreditasi puskesmas. "Setelah kami cek, ternyata kondisinya memprihatinkan dan jauh dari yang diharapkan," kata Adilnsyah Malik Nasution atau yang akrab disapa Coki kepada wartawan, Kamis (18/05/2017). Coki menyebutkan, kondisi memprihatinkan itu antara lain mobiler kursi yang digunakan masih kursi plastik, database pasien masih manual sehingga status pasien kerap hilang, family folder kurang, sanutasi belum memadai, sumber air dan juga tata ruang serta parkiran. Sesuai hasil peninjauan ke lapangan itu, Coki menganjurkan agar sarana dan prasarana puskesmas di seluruh Kota Medan dibereskan secara menyeluruh. "Saya ingin perbaikan sarana dan prasarana serta pelayanan puskesmas secara menyeluruh di Kota Medan," katanya. Ia juga menegaskan, pemberesan sarana dan prasarana itu harus tuntas dalam tiga bulan. Hasilnya bisa terlihat dan nyata. "Hasilnya musti nampak dalam tiga bulan ke depan. Untuk hal ini secara khusus saya minta Puskesmas Simalingkar segera menyampaikan segala kekurangan atau kebutuhan puskesmas sampai yang terkecil sekalipun sebagai bahan masukan perbaikan," tegasnya. Mengenai pungli, Coki menegaskan, pungutan yang bertujuan untuk kepentingan lembaga harus direncanakan dan dianggarkan dan tidak boleh menggunakan anggaran pribadi, walaupun ada embel-embel sukarela ataupun sepakat. "Gak boleh ada pakai dana sendiri," pungkasnya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Usma Polita Nasution tak berkenan menanggapi wawancara yang diajukan wartawan. (BS03)