Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Tengku Erry Nuradi melantik anggota Komisi Informasi Publik (KIP) periode 2016-2020, di ruang Kenanga lantai 8, kantor Gubsu, Rabu (19/04/2017). Namun, pelantikan lima komisioner yang baru ini masih menyisakan masalah, karena komisioner yang lama belum mendapatkan gaji dari bulan Januari hingga April 2017. Komisioner KIP Sumut periode 2012-2016, Ramdeswati Pohan berharap agar Pemprovsu dapat menyelesaikan hak mereka sebelum anggota KIP Sumut yang baru mulai bekerja.“Kami mengucapkan selamat telah dilantiknya anggota KIP Sumut yang baru. Kami berharap keterbukaan informasi di Sumut nantinya dapat semakin baik,” kata perempuan yang akrab disapa Desi ini kepada wartawan. Namun, lanjut Desi dia berharap agar komisioner yang lama dapat diselesaikan persoalan gajinya, sebab sejak Januari hingga April 2017 mereka sama sekali belum menerima gaji. Padahal, meski dalam proses pemilihan anggota KIP Sumut yang baru, pihaknya masih bekerja dan masih turun ke daerah untuk menyelesaikan sengketa informasi di lembaga publik. “Harapan kami Pemprovsu dapat membayarkan gaji kamilah, karena dari Januari hingga sekarang kami belum menerima gaji,” terang Desi. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Infokom Sumut, M Fitriyus mengatakan kalau pihaknya akan segera membayarkan gaji komisioner yang lama. Terlambatnya penggajian tersebut dikarenakan proses administrasi.“Ini hanya soal administrasi saja, sekarang lagi kita proses. Mereka kan masih baru kita minta nomer rekeningnya, jadi kalau gajinya pasti nanti akan kita bayarkanlah. Nggak mungkin tidak kita bayar. Siang ini juga sudah kita bayar itu,” janji Fitriyus. Adapun anggota KIP Sumut yang dilantik adalah M Zaki Abdullah, Abdul Jalil, Edi Syahputra, Robinson Simbolon dan Meisalina Aruan. Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan anggota KIP Sumut untuk priode kedua yang dilantik ini diharapkan mampu melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai anggota priode sebelumnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi motor terbaik dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di segala bidang. (BS03)