Beritasumut.com-Kasus E KTP masih terus bergulir, sampai saat ini jutaan warga di berbagai daerah belum mendapatkan e-KTP, padahal sudah melakukan rekam data sejak lama. Sidang kasus korupsi proyek e-KTP hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Kasus ini ternyata masih terus berdampak bagi warga di beragai daerah, yang belum juga mendapatkan e-KTP, padahal sudah merekam data sejak lama. Salah satunya di Binjai, Sumatera Utara (Sumut). Puluhan warga setiap harinya mendatangi kantor catatan sipil dan kependudukan untuk merekam data atau mengambil e-KTP mereka. Namun, sejak akhir tahun lalu, blangko e-KTP di Binjai dan seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara kosong. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sispil Kota Binjai, saat ini warga yang wajib memiliki e-KTP berjumlah lebih dari 212 ribu orang. Baru 92 persen saja, atau 186 ribu lebih yang telah memiliki e-KTP. Sisanya, lebih dari 18 ribu warga Binjai belum memiliki e-KTP, padahal sudah merekam data biometriknya. Kepala Dinas Kependukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai, Taufik Bahagia menyatakan, penyediaan balngko e-KTP sepenuhnya didatangkan dari Jakarta, atau Kemetrian Dalam Negeri. “Masalah blangko ini adalah masalah di Jakarta, sehingga kemari pun jadi ikut langka, karna memang tidak ada dari pusat,” ujarnya. Menurutnya, tender pengadaan e-KTP baru akan berlangsung April mendatang untuk tujuh juta lembar e-KTP untuk seluruh Indonesia. “Untuk tender pengadaan e-KTP ini sudah ada, tapi Insyaallah April ini baru di sebarkan, dan jika tidak ada kendala, pertengahan April sudah sampai kemari,” ungkapnya. Artinya, warga baru bisa memiliki e-KTP paling cepat bulan April mendatang. Pihaknya meminta warga untuk bersabar, dan menerbitkan resi sementara sebagai pengganti KTP Elektronik.(BS08)