Beritasumut.com-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Samosir pada Tahun Anggaran (TA) 2015. Ini dikatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian kepada wartawan, Jumat (03/03/2017). “Dugaan korupsi Dinas PU Samosir yang sedang kita usut terkait pengerjaan peningkatan jalan lingkar di Tuk-tuk, Tomok dan Lottung, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir,” sebutnya. Dikatakan Sumanggar, penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Sumut telah melakukan pemanggilan terhadap pejabat yang menangani proyek itu untuk dimintai keterangan. "Yang kita panggil, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di Dinas PU Samosir. Tapi di surat panggilan tidak tercantum namanya," jelas Sumanggar. Disinggung secara rinci dugaan korupsi di Dinas PU terkait pengerjaan peningkatanjalan lingkar tersebut. Sumanggar belum bisa menyampaikannya secara rinci. “ Kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan. Detilnya belum bisa disampaikan, penyidik masih dalam tahap pulbaket dan puldata," terangnya. Sekadar diketahui, peningkatan jalan lingkar di Samosir sepanjang 145 km ini untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba (KSPN). Pembangunan jalan lingkar sepanjang 145 km di Kabupaten Samosir ini digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal tersebut diungkapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Paul Ames Halomoan usai acara penanaman pohon dalam rangka GNKPA dan Hari Bakti PU ke-71 di Pulau Samosir pada Rabu (30/11/2016). Paul mengatakan penanganan jalan lingkar Samosir akan dilakukan dengan kontrak tahun jamak (multiyear) selama 3 tahun sejak tahun anggaran 2016. Pekerjaan tersebut terdiri dari 2 paket dengan total Rp541 miliar, yakni paket I untuk penanganan jalan sepanjang 69 km senilai Rp 371 miliar dan paket II senilai Rp 174 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 34 km. Sisanya, 42 km, akan ditangani tahun 2017. Mengenai pembebasan lahan, diketahui Dirjen Bina Marga Kementrian PU dan PR tidak menemui masalah, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir telah membangun komunikasi yang cukup baik dengan masyarakat. Namun, Pemkab meminta bantuan untuk anggaran pembebasan lahan, karena tidak sanggup apabila hanya melalui APBD. Tahun 2016, Kementrian PUPR membantu sebesar Rp5 miliar untuk pembebasan lahan, selebihnya Pemkab Samosir. Menurut data yang diperoleh, untuk penawaran pekerjaan proyek lingkar jalan sepanjang 103 km sudah dilaksanakan dan Desember 2016 lalu sudah ditandatangani.(BS04)