Beritasumut.com-Belakangan ini tersiar isu akan adanya gempa berkekuatan besar yang akan melanda wilayah Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menggelar pertemuan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), SAR, BPBD kabupaten/kota. Dari pertemuan itu diketahui bahwa sejauh ini belum ada info yang menyatakan tentang patahan baru di Pantai Timur Sumatera. Yang ada ada saat ini hanya patahan pulau Sumatera utamanya di sepanjang pulau Sumatera yaitu pantai barat dan dataran tinggi bukit barisan. Sumber gempa yang terjadi berada di pantai barat dan patahan minor yangg lebih kecil dari patahan sesar Sumatera. Terkait isu tersebut, Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengatakan masyarakat tidak perlu panik atas berita-berita yang menyebutkan akan terjadi gempa besar.“Gempa yang terjadi selama ini adalah gempa susulan yang dapat berlangsung 3-6 bulan ke depan dengan kekuatan skala lebih kecil dari 5 SR dan menurut para ahli tidak ada prediksi akan terjadi gempa besar,” demikian Gubernur melalui Plt Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Selasa (28/02/2017). “Yang terjadi gempa belakangan ini merupakan gempa lokal yang disebabkan oleh sesar lokal aktif yang tidur selama ini dari berbagai segmen yang tertutup atau reaktivasi batuan dasar yang ditimbun oleh batuan muda dan secara morfologi tdk terlihat,” ujarnya. Gubsu meminta masyarakat tetap tenang dan jangan terpancing dgn berita-berita hoax. Begitupun Gubsu mengatakan kewaspadaan dini terhadap bencana tetap harus ditumbuhkembangkan. Gubsu menambahkan pihaknya sudah mengirim Surat Edaran kepada Bupati/walikota untuk kesiagaan bencana. Dia menghimbau agar BPBD Kab/Kota dapat terus melakukan edukasi berupa simulasi mitigasi bencana gempa bumi dan sebagainya. Kegiatan tersebut saat ini telah dan akan dilaksanakan oleh kab/kota simulasi di sekolah, rumah sakit dan gedung bertingkat. Selain itu, Gubsu juga meminta Pemkab/Pemko di Sumut dapat mengaktifkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan kearifan lokal.“Pemkab/Pemko harus meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal seperti BMKG, PVMBG dan SAR. Juga mengecek daerah rawan atau resiko bencana dan aktif memantau ancaman potensi gempa, banjir dan longsor melalui BMKG, PVMBG dan PUPR,” pungkasnya. (BS03)