Beritasumut.com-Pasca terjadinya gempa bumi pada 14 Februari lalu diperkirakan gempa akan kembali terjadi dengan skala lebih kecil dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan perhitungan dengan metode Omori diperkirakan gempa bumi susulan mencapai 28 hari, sedangkan metode Mogi 1 dan Utsu mencapai 178 hari. Kepala BPBD Provsu Riadil Akhir Lubis saat menggelar rapat bersama Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Kepala Balai Besar BMKG Wil I Medan, PVMBG, BPBD Kabupaten Kota, BPKP Provsu, Perguruan Tinggi dan relawan di Aula Bappedasu, Senin (20/02/2017) mengungkapkan bahwa peralatan EWS kegempaan atau seismograf di wilayah Sumatera utara (Sumut) masih minim. Oleh karenanya, pihaknya akan mengusulkan pembelian peralatan EWS kegempaan melalu APBN dan APBD. Untuk antisipasi dan meminimalisir dampak bencana alam seperti halnya gempa bumi, lanjut Riadil, diperlukan peran serta masyarakat melalui pembentukan Forum Peduli Bencana Provinsi Sumatera Utara, mengedukasi masyarakat dan Dunia Usaha tentang tata cara penyelamatan diri atas gempa baik di rumah, mall, sekolah, gedung bertingkat, rumah sakit, mobil, dalam lift, dan sebagainya. “Selain penguatan koordinasi antara lembaga terkait sistem tanggap darurat kebencanaan, kita juga menghimbau setiap gedung bertingkat atau bangunan mempunyai Unit Disaster Management. Selain itu setiap ada kegiatan atau cara di tempat-tempat atau gedung sebelum acara dimulai melakukan Safety Briefing sama seperti mau naik pesawat atau nonton bioskop. Kita juga berharap agar Dunia Usaha dan Pendidikan, Kesehatan, dan Media ikut melakukan edukasi kepada masyarakat,” papar Riadil. Selain itu, berdasarkan rekomendasi rapat juga diharapkan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut yang berpotensi becana kegempaan tektonik dan vulkanik melakukan simulasi dan sosialisasi kesiapsiagaan termasuk membuat regulasi tentang penanggulangan bencana di daerah masing-masing. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota juga diminta melakukan pengawasan terhadap bangunan dan pemukiman yang dekat dengan zona kegempaan. “Kepada Pemerintah Kabupaten Kota dan Dunia Usaha agar menyiapkan jalur-jalur evakuasi untuk menyikapi kesiapsiagaan bencana. Di dalam penyusunan program atau kegiatan di tingkat Pemerintah Daerah dan Swasta harus diintegrasikan dengan kerawanan bencana untuk pengurangan risiko bencana. Kita juga akan mendorong terbentuknya Pusat Studi Kebencanaan di Perguruan Tinggi di Sumut. Perlu penelitian dan riset lebih lanjut termasuk pengadaan peralatan, pelatihan dan simulasi,” terangnya. Sementara itu Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam kesempatan itu merekomendasikan pembentukan Forum Peduli Bencana Sumut. Dalam forum ini dari berbagai bidang, diantaranya BMKG, PVMBG, BPBD dan lainnya sebagai sarana komunikasi untuk pelatihan mitigasi dan bertukar pendapat sehingga masyarkat cepat mendapat informasi. Mengenai peralatan gempa, lanjutnya, pihaknya akan menyampaikannya ke Pemerintah Pusat dan Provinsi. "Saya akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi, yang menjadi tugas pemerintah adalah membuat masyarakat tenang dan tidak perlu khawatir tetapi harus waspada karena itu harus mengadakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana," pungkasnya menambahkan.(BS03)