Beritasumut.com-Kebakaran Hutan menjadi satu salah satu atensi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada seluruh Kapolda dalam rapat pimpinan (Rapim) yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu.Terkait hal tersebut, Kapolda Sumut meminta kepada seluruh jajaran untuk membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan kebakaran hutan di wilayah hukumnya masing-masing. "Mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, menjadi atensi beliau. Tahun 2016, curah hujan cukup dan tak meluas kebakaran. Prediksi BMKG, akhir Februari ini akan terjadi kekeringan di lima wilayah. Seperti Aceh, Pantai Timur Aceh, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan Barat dan Kalimantan Barat. Menurut BMKG, jadi perhatian karena akan terjadi kekeringan di situ," ujar Kapolda Sumut, Irjen Rycko Amelza Dahniel, kemarin. Karena wilayah kekeringan itu masuk ke daerah Provinsi Sumut, kata Rycko, Poldasu berkoordinasi dengan Kodam I/BB dan Pemprovsu. Dalam waktu dekat ini, akan digelar rapat oleh tiga instansi tersebut guna melakukan antisipasi kebakaran hutan itu."Saya tidak ingin mendahului Gubernur. Kami akan mendorong Pemprovsu dan Pemkab yang memiliki titik panas, untuk segera mendeklrasikan penanganan kebakaran hutan," jelas Kapoldasu. Rycko menambahkan, daerah yang rawan kebakaran hutan dengan status darurat kebakaran, tentunya akan segera disusun upaya-upaya perencanaan untuk antisipasi. Selain itu, juga didukung dengan anggaran."Di Sumut daerah Padang Lawas yang rawan. Lalu ada juga membahas dalam Rapim itu tentang penyelundupan, narkotika, terorisme dan radikalisme," beber mantan Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisan (STIK) tersebut. Rykco menjelaskan, rapim itu juga membahas tentang pemantapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2017 ini. Ada 101 daerah di Indonesia yang akan melangsungkan Pilkada serentak."Sumut ada dua titik. Tebingtinggi ada 1 calon dan Kabupaten Tapteng ada 4 calon. Insya Allah 15 Februari nanti," ujar dia. Dia berharap, Polri dan TNI dapat mengamankan proses demokrasi berjalan dengan sukses, demokratis dan berintegritas. Kepada personel, mantan Waka Polda Jabar ini meminta untuk dapat menjaga netralitas."Tidak boleh ada anggota Polri maupun institusi menggunakan pribadi untuk mendukung salah satu calon. Lalu mengidentifikasi berbagai kerawanan yang timbul dalam Pilkada dan melakukan antisipasi pengamanan," pungkasnya.(BS04)