Beritasumut.com-Berkas kasus dugaan penyelewengan voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) truk operasional pengangkut sampah di Dinas Kebersihan Kota Medan akan diserahkan Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut. Sebelumnya, penyidik telah melimpahkan tahap pertama. Namun, ditolak atau (P19), sehingga dipulangkan oleh jaksa.Untuk menjawab penolakan itu penyidik telah memanggil Inspektorat Pemko Medan. "Gelar perkara sudah. Kami sudah periksa inspektorat untuk menjawab P19. Insya Allah minggu ini, kami kirimkan kembali ke jaksa," ujar Kasubdit III/Tipikor Res Krimsus Polda Sumut, AKBP Dedi Kurnia, Selasa (31/01/2017). Dedi menyebutkan jika sejauh ini belum ada penambahan tersangka. Yakni, masih enam. Mereka berinsial HA, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Bidang (Kabid) Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan, AS, PNS Dinas Kebersihan Kota Medan HSP, Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan Kota Medan, Supir Truk Sampah, MKHH (PHL) selaku pembagi Voucher BBM jenis Solar dan penerima serta penukar Voucher, MI (PHL)/Petugas TPA sekaligus tukang stempel dan SW karyawan SPBU Pinang Baris. "Sampai sekarang masih mentok di permainan bawah. Perlu penyelidikan lanjutan untuk mengarah ke pihak-pihak lain," kata Dedi saat ditanya tentang dugaan keterlibatan kepala dinas atau pemilik SPBU. Dinas Kebersihan Medan sendiri saat ini sudah berganti nama. Mantan Kadis Pendapatan Medan, Muhammad Husni diamanahkan menjabat Kadis Kebersihan dan Pertamanan. "Inspektorat diperiksa hari kamis minggu lalu," pungkasnya. (BS03)