Beritasumut.com-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) prihatin dengan sejumlah pemerintah daerah di Sumut yang hanya meraih zona kuning dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Padahal beberapa Pemda tersebut ada yang sudah beberapa kali disurvei, tetapi tidak ada perbaikan. Seperti halnya Pemprov Sumut. Survei ini dilakukan di seluruh Indonesia di 33 provinsi dan di 140 pemkab/pemko. Survei dilakukan dengan melihat ketersediaan atau ketampakan/pemampangan atributisasi standar pelayanan publik serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar, Kamis (15/12/2016) mengatakan, tahun 2016 pihaknya menyurvei enam pemerintah daerah (Pemda) di Sumut. Yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Pemko Medan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Langkat, Sergai dan Pemkab Deli Serdang. “Jadi, yang kita lihat adalah ketersediaan atau ketampakan/pemampangan atributisasi standar pelayanan publik serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di unit-unit layanan yang ada di setiap SKPD. Karenanya, harus diingat, survey ini belum melihat kualitas layanan. Tapi ini baru survei melihat Pemda melaksanakan kewajibannya mempublis atau memampangkan atributisasi standar pelayanan publik,” tegas Abyadi Siregar. Berikut ini daftar lengkap SKPD yang disurvei Ombudsman RI Perwakilan sumut PEMKO MEDAN DISURVEI 16 SKPD DAN 47 PRODUK LAYANAN 12 SKPD Zona Hijau:1.Kesbangpollinmas2. Badan Lingkungan Hidup,3.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, 4. Bina Marga5. Disduk Capil6. Dinas Kesehatan7. Dinas Koperasi8. Dinas Perhubungan9. Dinas Pertamanan10.Dinas Pertanian dan Kelautan11. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan12. Perpustakaan. 3 SKPD Zona Kuning:1. Badan Penanaman Modal2. Dinas Pendidikan3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 1 SKPD Zona Merah:1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KABUPATEN DAIRI DISURVEI 14 SKPD DAN 40 PRODUK LAYANAN 8 SKPD Zona Hijau:1. BLH2. Disdukcapil3. Dinas Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan dan Aset4. Disdik5. Dinas Pertambangan dan Energi6. Dinas Tenaga Kerja7. Kantor Pelayanan Terpadu8. Kantor Perpustakaan 5 SKPD Zona Kuning:1. Dinas Cipta Karya2. Dinkes3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata4. Dishub5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 1 SKPD Zona Merah:1. Dinas Pertanian PEMPROV SUMUT DISURVEI 8 SKPD DAN 23 PRODUK LAYANAN 4 SKPD Zona Hijau:1. BPPT2. BPMP3.Diskop4. Dishub 3 SKPD Zona Kuning:1. Dinas Kelautan dan Perikanan2. Dinas Kesejahteraan Sosial3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 SKPD Zona Merah:1. Disperindag PEMKAB LANGKAT DISURVEI 12 SKPD DAN 37 PRODUK LAYANAN 8 SKPD Zona Hijau1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan2. Disdukcapil3. Dinas Kesbangpol4. Dinkes5. Disdik dan Perpajakan6. Dinaskertrans7. Kantor Pelayanan Terpadu8. Kantor Sosial 3 SKPD Zona Kuning:1. Dinas Kelautan dan Perikanan2. Disperindag3. Kantor Perpustakaan 1 SKPD Zona Merah:1. Dishub PEMKAB SERDANG BEDAGAI DISURVEI 11 SKPD DAN 37 PRODUK LAYANAN 4 SKPD Zona hijau:1. Disdukcapil2. Disperindag3. Dinas Pertanian dan Peternakan4. Kantor Pelayanan Terpadu 6 SKPD Zona Kuning:1. Dinkes2. Disdik3. Dinas Perikanan dan Kelautan4. Dinsosnaker5. Kesbangpol6. Kantor Perpurstakaan. 1 SKPD Zona Merah:1. Dishub PEMKAB DELI SERDANG DISURVEI 13 SKPD DAN 49 PRODUK LAYANAN8 SKPD Zona Hijau:1. BLH2. BPPT3. Dinas Cipta Karya4. Disdukcapil5. Dinkes6. Disdik7. Dishub8. Kantor Perpustakaan. 2 SKPD Zona Kuning:1. Dinas Perikanan dan Kelautan2. Dinas Pertanian 3 SKPD Zona Merah:1. Dinas Pasar2. Dispenda3. Disnaker (BS03)