Beritasumut.com-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dairi Johnny W Pardede mengungkapkan jika setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti,” ungkap Johnny mengutip Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 dalam sambutannya pada acara Sosialisasi peraturan peraturan Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kantor Kejaksaan Negeri dalam siaran persnya, Senin (14/11/2016). Ditegaskan Johnny, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi mulai sanksi administratif hingga sanksi pidana. Hadir dalam acara ini, Kepala Seksi Datun Zulkarnain Harahap dan para pejabat Kejari Dairi, perwakilan Instansi Pemerintah seperti Eriko Sihombing dari Bina Marga Dairi, Frisda Turnip dari Dinas Kesehatan Dairi, Rumondang FW Naibaho dari Kantor Perizinan Dairi, Panoguan Malau dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Dairi. “Kejaksaan RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Ketenagakerjaan.Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus menjamin dan melindungi jaminan sosial yang diberikan kepada para pekerja. Hal Ini juga sudah kami tindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman denganga BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo untuk Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat,” ungkap Johnny sembari menambahkan dalam hal ini Kejaksaan bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara yang siap mendampingi dan memberikan pelayanan yang maksimal. Diingatkan, Kejaksaan dapat turun tangan membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan hak pekerja, tidak terkecuali menagih tunggakan iuran yang menjadi kewajiban pemberi kerja.“Selaku pengacara negara, Kejaksaan berkepentingan agar uang negara kembali dan tidak diselewengkan,” katanya. Johnny juga meminta agar pemberi kerja baik untuk kalangan Perusahaan Swasta, sekolah-sekolah, koperasi, yayasan, hotel, perkantoran bahkan non PNS (pegawai honorer), pekerja pada sektor jasa konstruksi yang menggunakan dana APBD/APBN untuk segera melunasi kewajibannnya.(BS03)