Beritasumut.com-Salah seorang pelaku usaha, RZ, mengaku mengikuti tender di Dinas Pariwisata Kota Medan. Ia mengikuti tender salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang di pimpin oleh Hasan Basri. RZ mengaku bahwa jika kegiatan nantinya diselenggarakan di Lapangan Merdeka, maka setiap peserta tender wajib melampirkan surat izin dari instansi terkait. Namun saat RZ akan mengurus izin tersebut, salah seorang pegawai Dina Pertamanan Kota Medan justru meminta uang kepadanya."Kadis Pertamanan bilang tidak akan mengeluarkan izinnya. Kemudian, saat kita sedang memproses pengurusan izin, salah seorang pegawai meminta uang untuk izin itu," ungkapnya mengadu, Selasa (8/11/2016). Berdasar Peraturan Daerah Kota Medan nomor 31 tahun 2002 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga disebutkan bahwa struktur besarnya tarif retribusi untuk lapangan dan anjungan seperti Lapangan Merdeka Rp100.000 per jam.RZ mengaKu, berdasar syarat yang diterimanya dari Dinas Pariwisata, bahwa perusahan wajib menyertakan surat izin dari instansi terkait."Padahal sebelumnya syarat itu nggak ada," terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Zulkifli Sitepu mengaku pihaknya tak akan mengeluarkan izin penggunaan Lapangan Merdeka bagi perusahaan yang masih dalam tahap lelang."Kita nggak akan keluarkan izin kalau masih dalam perencanaan, ikut lelang," ungkap Zulkifli. Terkait adanya syarat bahwa setiap perusahaan yang diharuskan mendapatkan izin dari SKPD terkait untuk pemakaian Lapangan Merdeka, Zul tak mau tahu soal itu. Ia menegaskan tak akan mengeluarkan surat walaupun itu salah satu syarat untuk ikut lelang tender."Kalaupun gara-gara kita nggak keluarkan izin terus semua lelang tender batal, itu bukan urusan kita lagi," pungkasnya.(BS04)