Beritasumut.com-Hingga awal November ini, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumatera Utara (Sumut) belum juga mendapatkan kucuran dana dari Pemprovsu. Alhasil, KPA Sumut pun terancam tutup. Padahal, Gubsu T Erry Nuradi sendiri merupakan Ketua KPA Sumut. "Anggarannya dimasukkan di P-APBD. Tapi sampai hari ini, belum ada masuk surat dari Gubernur ke kita sebagai lembaga penerima. Biasanya ada suratnya ke lembaga mana yang menerima," ungkap Kepala Sekretaris KPA Sumut Ramadhan, Selasa (1/11/2016). Padahal, saat dirinya menanyakan ke Biro Binsos prihal anggaran tersebut, biro Binsos mengatakan tidak ada masalah. Karena KPA sudah dimasukkan sebagai lembaga penerima dan sudah dikirim ke tim anggaran terpadu P-APBD."Kalau di Desember nanti baru kita terima, tak mungkin digunakan untuk kegiatan dengan waktu yang sempit, sebab 20 atau 25 Desember kan sudah tutup buku. Kecuali ada kebijakan baru berkaitan dengan penggunaan anggaran. Sama seperti beberapa tahun lalu, kita terima anggaran di Desember tapi kita pulangkan karena tak mungkin bisa digunakan lagi," terangnya. Hal yang menjadi persoalan, jelasnya, bagaimana nanti mengkordinir penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten/kota kalau tidak ada anggaran. Kalaupun ada anggaran, hanya dari Global Fund dan itu digunakan untuk pembinaan 4 KPA yang ada di kabupaten/kota saja. "Di Sumut ada 23 KPA dari 33 kabupaten/kota. KPA Sumut sebagai perantara untuk mengkordinir penanggulangan HIV/AIDS. Jadi, untuk kordinasi diluar 4 daerah itu tentu tidak ada. Tahun lalu juga tidak ada anggarannya. Dari komunikasi dengan Gubernur, sangat mendukung tapi gak tau bagaimana realitanya," sebutnya. Begitupun, Ramadhan bersyukur dengan adanya bantuan dari Global Fund yang merupakan LSM peduli HIV/AIDS. "Kalau tidak ada dukungan dari GF, apa yang mau dioperasionalkan," ujarnya. Sementara itu, proyek manejer Global Fund Andi Ilham mengakui adanya bantuan yang diberikan kepada KPA Sumut untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Namun, ia mengatakan, pada tahun 2017 nanti, Global Fund hanya membantu untuk biaya kegiatan saja, sedangkan petugas KPA tidak masuk lagi dalam anggaran pembiayaan. "Sedangkan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara hingga saat ini ada 10 ribu yang ditemukan. Kalau tidak ada anggaran, bagaimana melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi, kordinasi. Dikhawatirkan program tidak berjalan sesuai yang diharapkan, kasusnya bisa meningkat," pungkasnya. (BS03)