Beritasumut.com-Warga yang tinggal di Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor resah atas keberadaan tower yang didirikan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi.Umumnya warga saat itu khawatir keberadaan tower tersebut menimbulkan radiasi. Bahkan, persoalan tersebut sudah berungkali dilaporkan ke pihak DPRD Kota Medan hingga akhirnya hal ini ditindaklanjuti oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Selasa (01/11/2016) yang turun langsung dengan dipimpin Hasyim Ketua Fraksi PDI Perjuangan bersama Paul Mei Anton Simanjuntak, Sekretaris Komisi D, Daniel Pinem, anggota Komisi D, Edward Hutabarat dan Roby Barus anggota Fraksi PDI Perjuangan. Di hadapan para anggota dewan tersebut umumnya warga berharap agar tower tersebut dirubuhkan.”Tolonglah, kami pak.Kalau bisa tower itu ditumbangkan saja kami takut kena radiasnya,” ucap sejumlah warga saat itu. Dikatakan warga, pembangunan tower tersebut sudah dimulai pada bulan April lalu yang semuanya berawal dari pengumpulan tanda tangan warga, tapi umumnya warga hanya diberikan selembar kertas kosong, tanpa ada isi apa pun. “Awalnya mereka datang ke mari (Pintu IV,red) lalu minta fotocopy warga dan mengambilnya pakai kamera ponsel, tanpa ada pendamping Kepling.Kami diminta tanda tangan di kertas kosong.Nah,tiba-tiba tower itu berdiri dan kami melihat tanda tangan kami sudah dipakai untuk menyetujui pendirian tower.Yang aneh surat persetujuan pendirian tower itu sudah ada kop suratnya dan tulisan nama-nama warga sama seperti discan,” ucap Gani salah seorang warga. Warga juga sempat mengatakan sempat bentrok dengan aparat kepolisian pada bulan Oktober. Terkait peristiwa ini warga telah membuat pengaduan ke Polrestabes Medan.”Kami sudah capek mengadu, pak tolonglah kami. Waktu bulan Oktober kami dipukuli aparat mereka datang lengkap pakai senjata langsung kami dihalangi agar tower itu jangan berdiri, tapi kami pasrah habis kami dipukuli.Lihatlah luka-luka kering ini,” ucapnya. Menyikapi keluhan warga, Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan mengaku akan melakukan langkah mediasi agar persoalan tersebut tuntas. Sedangkan terkait dengan tindakan aparat di lapangan hal ini akan diteruskan kepada Bagian Hukum PDI Perjuangan.Hasyim juga akan mendorong agar pembahasan Raperda Tower di DPRD Kota Medan dapat dipercepat untuk dapat dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Paul Mei Anton Simanjuntak, Sekertaris Komisi D DPRD Kota Medan, menyatakan persoalan warga tersebut akan segera dibawa ke ranah Komisi D sehingga dapat dilakukan mediasi.“Untuk tahap awal karena warga mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan, maka kita lanjuti dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui duduk persoalan di lapangan. Dan selanjutnya hal ini akan kita teruskan ke Komisi D,” terangnya. Sementara itu, Daniel Pinem berharap warga juga tetap menjaga situasi agar tetap kondusif. Roby Barus selaku Ketua Komisi A hanya berharap agar aparat kepolisian dapat segera menindak lanjuti laporan warga.“Kita sesalkan adanya tindakan kekeras yang dialami warga harusnya hal ini tidak boleh terjadi. Dan proses hukum harus tetap berjalan, silakan tindak lanjuti laporan warga,” pungkasnya.(BS03)