Beritasumut.com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara telah memberikan Laporan Hasil Keuangan (LHP) terhadap opini ke Pemko Medan.Terkait hal tersebut, Pemko Medan dituntut agar memperbaiki sejumlah asetnya. Dalam laporan tersebut, BPK meminta ke Pemko Medan agar memperbaiki aset di SKPD Perumahan dan Pemukiman serta di SKPD Bina Marga. "Kalau menindaklanjuti LHP BPK atau opini BPK biasanya inspektorat, cuma setau saya kemarin disuruh perbaiki aset di dua SKPD itu," ungkap Kabag Aset Pemko Medan Agus Suriyono, Rabu (26/10/2016). Agus menjelaskan jika hari ini, memang ada pertemuan antara Pemko Medan dan BPK Perwakilan Sumut.Menurutnya, bisa saja itu adalah pertemuan untuk memberikan lanjutan dari hasil opini yang diberikan oleh BPK. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut V M Ambar Wahyuni menyebutkan ada 25 kabupaten/kota yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.Sementara yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian terdapat 5 Kabupaten/kota ditambah Provinsi Sumut. Ambar menyebutkan kewajiban penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK RI sesuai dengan undang-undang perbendaharaan negara tahun 2004 yakni paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Untuk anggaran 2015 penyerahan kas daerah tidak tertib," jelasnya. Dari LHP BPK RI perwakilan Sumatera Utara TA 2015, bahwa Dinas Perkim Kota Medan telah membuat kerugian negara senilai Rp 813.638.803,42. Temuan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut terdiri dari 10 paket proyek sesuai dengan laporan kami ke Kejatisu.(BS03)