Beritasumut.com-Anggota komisi D DPRD Medan Sahat Simbolon mengingatkan pejabat Pemko Medan agar tidak mempertontonkan pelanggaran hukum (Pelanggaran Perda-red) pembangunan gedung SMPN 7 Medan tanpa mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Pada hal, dengan kondisi itu, sama halnya Pemko Medan mendidik warga dan developer membenarkan membangun tanpa izin. “Pemko Medan jangan mendidik warga melanggar hukum. Pemerintah seharusnya menjadi panutan yang baik. Bukan seperti sekarang ini mempertontonkan pelanggaran hukum yakni tidak mengurus izin saat membangun. Semua sama di mata hukum, bukan berarti Pemerintah kebal hukum,” tegas Sahat Simbolon, Minggu (23/10/2016). Sebagaimana diketehui, pembangunan SMPN 7 Medan senilai Rp 3 M lebih di Jl Adam Malik Medan dilaksanakan Dinas Perkim Medan dan tidak memiliki SIMB.Dikatakan Sahat, selaku politisi Gerindra ini, bangunan milik warga hanya satu unit saja ketika tidak memiliki SIMB, lantas Pemko Medan langsung ‘memborbardir’. Tetapi giliran bangunan pemerintah tidak memiliki izin dibiarkan begitu saja. “Hal itu pasti tidak dapat diterima oleh siapa pun. Pemko harus paham soal itu. Maka jika bangunan SMPN 7 tidak memiliki SIMB, ya harus dibongkar atau distanvaskan sebelum memiliki izin. Terlepas nilai retribusi berapa atau nol, tapi Perda harus ditegakkan,” ujar Sahat Simbolon. Ditambahkan Sahat, Pemko Medan diwakili Dinas TRTB dan Dinas Perkim jangan kebal hukum atau terkesan melakukan sandiwara soal rencana penindakan. Kadis TRTB menyakatakan akan bongkar dan sudah melayangkan surat peringatkan ke pemborong bangunan. Tapi nyatanya hanya gertak sambal.“Dinas TRTB harus tegas dan jangan hanya cuap-cuap namun harus bertindak nyata,” ujar sahat lagi. Sementara itu, Kepala Dinas TRTB Kota Medan Ir Syamporno Pohan ketika hendak dimintai keterangan belum juga memberi penjelasan. SMS yang dikirim wartawan tidak dijawab mempertanyakan perihal kapan jadwal pembongkaran. Sebelumnya, Selasa (11/10/2016) Syamporno mengaku bangunan SMPN 7 Medan belum memiliki SIMB bahkan belum ada membuat permohonan.Sementara itu, pengamatan wartawan pembangunan gedung SMPN 7 terus berlanjut dan kondisi fisik bangunan sudah berjalan 60 persen. (BS03)