Beritasumut.com-Penetapan tersangka Ketua DPW APBMI Sumut, Herbin Polin Marpaung alias HPM (47) yang dilakukan Polda Sumut dalam kasus waktu bongkar muat atau dwelling time dinilai Pengurus Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) salah kaprah. Dewan Pengurus Pusat (DPP) APBMI menilai polisi salah kaprah dalam pemahaman kasusnya. Bahkan, DPP APBMI menyimpulkan, penindakan yang disebut oleh Timsus adalah OTT dengan tuduhan pemerasan dalam kasus dwelling time itu, merupakan pembohongan publik.Pembohohan publik terkait dwelling time itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP APBMI Sodik Harjono didampingi Sekjend DPP APBMI Capt Oggy Hargiyanto dan Kabid Organisasi DPP APBMI Rumolo, di Kantor DPW APBMI Sumut, Senin (10/10/2016). Menurut Sodik, ditangkapnya HPM dalam tuduhan pemerasan pada kasus dwelling time Pelabuhan Belawan, jelas merupakan kambing hitam stakeholder pendukung mekanisme proses operasional fungsi pelabuhan sebagai faktor penyebab dwelling time.Selain itu, keberhasilan Timsus dwelling time dalam OTT tersebut, menurut DPP APBMI, justru sama sekali tak menyentuh faktor penyebab utama dari persoalan dwelling time. "Pemerintah harus menghentikan pembohongan publik menyangkut dwelling time yang selama ini digembar-gemborkan. Karena upaya penanganan masalah dwelling time khususnya di Pelabuhan Belawan, sama sekali tidak menyentuh titik faktor penyebab utama persoalan dwelling time sebenarnya," tegas Sodik di Medan. Sekretaris Umum DPP APBMI, Capt Oggy Hargiyanto menambahkan, faktor penyebab utama permasalahan dwelling time, lebih dominan dilatarbelakangi dengan penumpukan kontainer di Dermaga Belawan Internasional Container Terminal (BICT) dalam proses Document Clearance, yang merupakan wewenang penuh sejumlah instansi terkait di Pelabuhan. Misalnya, Bea Cukai, Karantina, PT Pelindo I, Otoritas Pelabuhan hingga Syahbandar Belawan. "Kenapa kita menyimpulkan bahwa penanganan masalah dwelling time melalui OTT itu merupakan pembohongan publik, karena memang faktor penyebab permasalahan dwelling time tidak berhubungan dengan proses bongkar muat. Faktanya, mekanisme proses bongkar muat itu menyangkut perpindahan barang dari kapal ke dermaga konvensional dan sebaliknya," terang Oggy. Terkait tarif biaya bongkar muat, DPP APBMI sebut, penetapan tarif telah disepakati dalam koridor beberapa aturan, tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayaran Jasa Bongkar Muat. Menurut DPP APBMI, itu sudah berulang kali diusulkan APBMI untuk direvisi sejak 2014 lalu.(BS04)