Beritasumut.com-Novelis Okky Madasari menyampaikan kekecewaannya terhadap Lembaga Sensor Film (LSF) di hadapan para peserta Diskusi Media yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Jumat (30/92016), di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat. Okky menuturkan pengalamannya menghadapi penyensoran terutama pada dua karyanya, Maryam (2012) yang dianugerahi Penghargaan Sastra Khatulistiwa dan Pasung Jiwa (2013). Oleh editor penerbit ternama, salah satu adegan yang penting pada Maryam diminta untuk dihilangkan. Sementara pada Pasung Jiwa negosiasi yang sangat keras dengan penerbit besar, yang juga sama mencetak Maryam, harus ditempuh Okky karena novel ini mengambil lakon transgender. “Seminggu setelah terbit, novel ditarik dari peredaran. Beberapa adegan yang menyebutkan habib dan teriakan Allahu Akbar diminta untuk diubah. Sebab, penerbit tidak mau mengambil risiko diancam oleh kelompok atas nama agama yang intoleran,” kisahnya. Namun begitu, Okky menyesalkan karena penerbit ini “kalah” dan harus membayar kelompok intoleran atas nama agama yang aksi-aksinya kerap menghalalkan kekerasan. Dari peristiwa-peristiwa serupa berakibat pada swa-sensor dilakukan penerbit yang besar sekalipun. “Bagaimana mungkin tunduk pada sensor, sementara selama ini karya-karya yang saya buat merupakan bentuk perlawanan terhadap maraknya tekanan dan represi baik dari kelompok masyarakat yang intoleran maupun aparat?” protes pengarang yang dikenal komitmennya dalam menyuarakan kelompok rentan bersandarkan pada prinsip hak asasi manusia. Dalam diskusi untuk merayakan Freedom Week kerjasama SEJUK dengan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) ini Okky yang beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan Jerman menegaskan perlawanannya pada sensor ketika ia menggelar sebuah festival sastra internasional di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Dalam penyelenggaraan ASEAN Literary Festival (ALF), Mei lalu, yang mendapatkan ancaman dan tuntutan pembubaran ini, Okky sebagai Direktur Program-nya dengan berbagai macam upaya tetap gigih untuk menggelar tema-tema sensitif yang ia anggap harus diperjuangkan: LGBT, pembantaian ’65 dan Papua. “Dalam melawan sensor yang waktu itu pelakunya adalah FPI dan polisi, adalah sesuatu yang mungkin buat saya yang punya akses ke kekuasaan di pemerintahan dan media agar mereka menekan balik para pelaku sehingga ALF dapat terus berjalan, meski dengan situasi yang kurang kondusif lagi,” ungkapnya dengan nada masygul. “Tetapi,” lanjutnya, “bagaimana dengan mereka kelompok rentan atau para mahasiswa di daerah-daerah yang terus-menerus dilanggar kebebasannya menggelar kegiatan karena tidak punya akses ke kekuasaan?” (Rel)