Beritasumut.com-“16 tahun saya bergelut di dunia perfilman, Lembaga Sensor Film sekarang ini lebih mengerikan.” Kalimat itu meluncur dari mulut sutradara, penulis naskah, dan produser film Nia Dinata ketika menyampaikan kekecewaannya terhadap Lembaga Sensor Film (LSF) di hadapan para peserta Diskusi Media yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Jumat (30/92016), di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat. Menurutnya LSF semakin membatasi sutradara-sutradara untuk mengekspresikan ide dan imaginasi ke dalam film-film mereka. Celakanya, tutur Sutradara Ca Bau Kan (2002), Arisan! (2004) ini, atas alasan-alasan yang tidak terlalu jelas ukurannya, LSF menyensor bukan saja soal bagaimana pemain harus berpakaian, tetapi juga values yang ingin disampaikan dalam film. Nia melanjutkan, bahwa untuk memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) pembuat film harus melewati urusan administrasi yang sangat kompleks, dari mulai mengisi formulir permohonan penyensoran, mendapatkan bukti pendaftaran penyensoran yang terdiri dari 3 lembar, dan seterusnya. Jika dalam film mengandung konten yang dianggap kurang sesuai, maka LSF akan memanggil pembuat film untuk berdiskusi dan beraudiensi. “Karena yang mengisi LSF adalah orang-orang yang perspektifnya sangat konservatif, negosiasinya bisa sangat alot dan malah menghilangkan adegan-adegan yang justru penting dan terkait dengan values yang ingin kami sampaikan,” tutur pembuat film drama musikal Ini Kisah Tiga Dara (2016) yang baru selesai diputar di bioskop-bioskop Jakarta. Pada film terbarunya inilah Nia mengalami “pemotongan” adegan yang merusak nilai atau ide yang menurutnya sangat penting. “Pada kesempatan inilah saya ingin curcol agar teman-teman wartawan membantu membongkar kondisi LSF sekarang,” ajak Nia pada peserta diskusi yang bertema Sensor Mengalir sampai Jauh ini. Demi dunia perfilman Indonesia yang lebih maju, Nia Dinata mendorong jurnalis melihat lebih dekat keberadaan LSF. Baginya, indikator yang paling mudah dilihat dari ketidakjelasan kerja-kerja LSF adalah website yang tidak pernah update dan difungsikan untuk memberi informasi dan komunikasi terkait perfilman dan mekanisme penyensoran. Karena itu pula, Nia beranggapan peran jurnalis dan media untuk mengabarkan kepada publik terkait fungsi komisi-komisi dalam LSF yang tidak jelas menjadi sangat dibutuhkan. Terlebih Komisi I LSF yang langsung menangani konten film dengan 5 anggotanya yang sangat konservatif dan 2 perempuan yang cukup progresif, tetapi ketika mengambil keputusan selalu kalah jumlah. Apabila tidak ada upaya pengawasan dan perbaikan LSF, maka yang terjadi adalah swa-sensor di kalangan sutradara atau produser dengan membuat film yang “aman-aman” saja agar bisa ditonton di bioskop-bioskop komersial untuk kemudian bisa ditayangkan di TV. Sementara film-film yang berkualitas tidak bisa dinikmati publik Indonesia secara luas karena para pembuat film memilih membawanya ke festival-festival film internasional di luar, bioskop-bioskop indie, atau diarahkan untuk online atau digital.(Rel)