Beritasumut.com-Dua pengusaha papan reklame yakni PT MG dan PT SI dan sejumlah staf Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Pemko Medan dimintai keterangan oleh Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu terkait kasus dugaan korupsi pajak papan reklame di Medan. "Kita masih pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan memeriksa saksi-saksi, baik dari pihak pengusaha papan reklame maupun Dinas TRTB," kata Kabid Humas Poldasu, Kombes Rina Sari Ginting melalui Kasubbid Penmas Humas AKBP MP Nainggolan, Jumat (16/09/2016). Sebelumnya, Kadis TRTB Medan, Syampurno Pohan 'bertamu' kepada Dir Reskrimsus Poldasu Kombes Pol Toga H Panjaitan, Rabu (14/09/2016) kemarin.Kedatangan orang nomor satu di Dinas TRTB ke Ditreskrimsus Poldasu diduga terkait kasus pengusutan pajak reklame tersebut. Namun, Syampurno Pohan yang ditanya wartawan mengaku, kedatangannya hanya untuk silaturahmi. Dia menampik, kalau dirinya di periksa penyidik Tipikor terkait kasus korupsi."Tak ada pemeriksaan. Saya datang ke sini hanya silaturahmi saja," katanya. Sedangkan Direktur Reskrimsus, Kombes Toga H Panjaitan mengatakan, kedatangan Syampurno Pohan, hanya untuk urusan pribadi. "Ya hanya urusan pribadi (silaturahmi) saja," tandasnya. Sementara informasi di Polda Sumut menyebutkan, penyelidikan papan reklame dilakukan karena diduga telah merugikan pemerintah Pemko Medan sedikitnya Rp 50 miliar.Menurut Peraturan Walikota (Perwal) Medan disebutkan, pemasangan papan reklame di jalan protokol dilarang, namun kedua pengusaha papan reklame itu mendirikan reklame tanpa izin yang notabene tidak menyetor pajak ke Pemko Medan. Bahkan, di sejumlah jalan protokol, sedikitnya 28 papan reklame milik pengusaha itu masih terpampang."Pemko Medan menargetkan pemasukan daerah dari papan reklame untuk tahun 2015 kisaran Rp55 miliar, namun yang masuk hanya Rp5 miliar. Tidak tertutup kemungkinan ada kerja sama antara pihak pengusaha papan reklame dengan oknum di Dinas TRTB Medan," kata salah seorang sumber. Yang uniknya, tambah sumber tersebut, kendati tidak menyetor pajak ke Pemko Medan namun sampai saat ini, papan reklame milik PT MG dan PT SI masih saja terpampang di jalan protokol."Dinas TRTB sepertinya diskriminasi, walau pengusaha PT MG dan SI tidak menyetor pajak, namun papan reklamenya di sejumlah jalan protokol tetap dibiarkan sedangkan papan reklame milik pengusaha lain langsung ditumbangkan Dinas TRTB. Kita minta supaya Tipikor Poldasu menyeret kedua pengusaha billboard itu sampai ke pengadilan," pungkasnya. (BS04)